Tata Cara Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Menurut Permendagri No 96 Tahun 2017

GAMPONGCOTBAROH.DESA.ID – Kerja sama gampong bidang pemerintahan gampong yang selanjutnya disebut kerjasama gampong adalah kesepakatan bersama antar-gampong dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan gampong serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Kerjasama gampong di bidang Pemerintahan gampong diatur melalui Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama di Bidang Pemerintahan Desa.

Ruang lingkup kerjasama gampong terdiri atas:

(1) Kerjasama sama antar gampong, dan/atau
(2) Kerjasama dengan pihak ketiga.

Kerjasama antar gampong dilakukan antara; gampong dengan gampong lain dalam satu kecamatan, dan gampong dengan gampong lain antar kecamatan dalam satu daerah kabupaten/kota.

Apabila gampong dengan gampong di lain daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar daerah.

Pelaksanaan kerja sama antar gampong diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Gampong melalui kesepakatan Musyawarah antar Gampong.

Kerjasama Gampong dengan Pihak Ketiga

Kerja Sama Gampong dengan pihak ketiga dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama dengan pihak ketiga terdiri atas kerja sama atas prakarsa Gampong dan kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.

Pelaksanaan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Gampong.

Isi Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama paling sedikit harus memuat:

a. ruang lingkup kerja sama;
b. bidang kerjasama;
c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
d. jangka waktu;
e. hak dan kewajiban;
f. pendanaan;
g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
h. penyelesaian perselisihan.

Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Gampong dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Gampong yang menjadi kewenangan Gampong serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Adapun bidang dan potensi gampong yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meingkatkan penyelenggaraaan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaaan masyarakat Gampong.

Meliputi bidang Pemerintahan Gampong, Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakat Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat. Semua bidang dan/atau potensi yang akan dikerjasamakan harus tertuang dalam RPJM Gampong dan RKP Gampong.

Pedoman lengkap tentang Tata Cara Kerja Sama Gampong di bidang pemerintahan Gampong, silahkan unduh disini Klik Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. 

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan