Tuha Peut Gampong  Berkewajiban Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Gampong yang Baik

GAMPONGCOTBAROH.DESA.ID – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau di Aceh disebut Tuha Peut Gampong  adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang keanggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam sistem pemerintahan Gampong, TPG memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Sebagai wakil dari masyarakat Gampong, TPG memiliki power atau kekuatan yang besar untuk memperjuangkan aspirasi warga, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Gampong atau Qanun bersama Keuchik.

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha peut  juga bertugas mengawasi kinerja Keuchik, pelaksanaan pembangunan Gampong serta mengevaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LKPPG).

TPG  juga berkewajiban mengawasi dan memonitoring penggunaan anggaran belanja pembangunan gampong (APBG) dan berkewajiban pula dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan gampong yang baik dan bersih.

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 terdapat 13 tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut:

  1. Menggali aspirasi masyarakat;
  2. Menampung aspirasi masyarakat;
  3. Mengelola aspirasi masyarakat;
  4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. Menyelenggarakan musyawarah Tuha Peut Gampong;
  6. Menyelenggarakan musyawarah Gampong;
  7. Membentuk panitia pemilihan Keuchik;
  8. Menyelenggarakan musyawarah gampong khusus untuk pemilihan Keuchik antar waktu;
  9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Gampong atau Qanun bersama Keuchik;
  10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Keuchik;
  11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
  12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Gampong lainnya;
  13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari tugas – tugas BPD atau Tuha peut diatas, dengan jelas mengambarkan bahwaTPG memiliki fungsi, peran dan tugas yang besar dalam pelaksanaan sistem pemerintah Gampong.

Namun, dalam implementasi dilapangan fungsi dan tugas TPG belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beragam faktor. Diantaranya, tugas TPG belum tersosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat gampong, sehingga ruang gerak TPG menjadi lemah.

Lemahnya fungsi TPG dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme check and balances, yang pada gilirannya kekuasaan akan di dominasi oleh pihak eksekutif.

Pada sisi yang lain, ditemukan masih terdapat semacam ketidakrelaan lembaga TPG kuat di gampong. Semoga bermanfaat.

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan