Musyawarah Gampong Bukan Forum Rahasia

GAMPONGCOTBAROH.DESA.ID – Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong atau Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Demokrasi dapat berjalan dengan baik jika semua warga baik secara langsung ataupun perwakilan dapat menyuarakan aspirasinya, ikut terlibat dan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan bahkan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itulah Musgam sebagai mekanisme pelembagaan demokrasi gampong harus diorientasikan agar mampu memberi akses dan mengakomodasi semua unsur masyarakat, khususnya mereka yang selama ini masuk dalam kategori kelompok rentan.

Siapa saja yang dapat diidentifikasi sebagai kelompok rentan di dalam masyarakat itu? Mereka yang masuk kelompok rentan diantaranya adalah (1) kaum perempuan miskin (2) kaum difabel (3) lansia (4) anak dan sejenisnya.

Musgam harus mampu menghadirkan suara-suara mereka. Kehadiran kelompok rentan dalam Musgam tentu akan memberikan bobot legitimasi yang lebih kuat dan berkualitas terhadap Musgam. Karena, kehadiran mereka dan aspirasi yang disampaikan akan memperdalam rumusan penyelesaikan atas permasalahan yang dihadapi dan menjadi tantangan gampong.

Untuk menghadirkan kelompok rentan dalam musyawarah gampong atau musgam memang tidak mudah. Ada sejumlah kendala yang biasanya dihadapi ketika akan melibatkan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan maupun dalam tata kelola pemerintahan selama ini.

Pertama, soal waktu. Sebagian besar waktu yang dimiliki kelompok rentan (terutama yang miskin) biasanya dihabiskan untuk bekerja mencari nafkah. Sehingga sulit bagi mereka untuk meluangkan waktunya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan formal di gampong.

Kedua, secara budaya, kelompok rentan biasanya malu untuk tampil di publik. “Kekurangan” yang mereka miliki merupakan hambatan tersendiri sehingga mereka ter kadang enggan hadir dalam acara-acara formal yang diselenggarakan pemerintahan gampong.

Ketiga, persoalan struktural. Kelompok rentan ini memang sengaja disingkirkan oleh pemerintah dan kelompok lain yang ada di desa, sehingga mereka tidak memiliki akses untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan strategis di gampong.

Merujuk pada UU Desa, dimana Musgam harus melibatkan seluruh unsur masyarakat gampong, maka ketiga persoalan tersebut selayaknya tidak terjadi lagi. Kelompok rentan harus mendapatkan ruang untuk me nyuarakan persoalan dan aspirasinya. Persoalan yang mereka hadapi semestinya bisa dikonversi menjadi persoalan bersama dan ditanggung sebagai beban bersama warga gampong

Panitia penyelenggara Musgam, khususnya TPG harus bekerja keras untuk dapat menghadirkan mereka sebagai peserta Musgam. Untuk itu ada beberapa hal yang penting diperhatikan untuk menjawab 3 tantangan di atas.

Pertama, secara teknis waktu pelaksanaan Musgam sebisa mungkin tidak bersamaan dengan waktu mencari nafkah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat gampong. Hal ini terlihat teknis semata, namun pilihan atas waktu bisa berakibat tidak bisanya kelompok rentan mengikuti Musgam.

Kedua, panitia penyelenggara harus mem berikan keyakinan kepada unsur masya- rakat yang masuk kategori kelompok rentan hadir dalam Musgam. Panitia penting memberikan motiviasi, mendorong rasa percaya diri mereka untuk hadir dan mengemukakan pendapatnya dalam forum Musgam. Panitia mesti bisa menyakinkan bahwa Musgam yang diselenggarakan di bawah payung UU Desa sekarang adalah forum yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan gampong.

Yakinkan, usulan dan cerita tentang kehidupan yang selama ini mereka alami akan membuat kualitas Musgam dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan desa menjadi lebih berbobot.

Ketiga, panitia tidak boleh menjadikan Musgam sebagai forum yang sifatnya rahasia. Bangunan demokrasi yang didorong melalui Musgam adalah forum dialog, diskusi, dan bincang-bincang yang melibatkan seluruh unsur masyarakat gampong. Karena kelompok rentan adalah salah satu unsur di masyarakat yang selama ini memiliki hambatan dalam mengakses program pembangunan di gampong, sudah selayaknya panitia memprioritaskan mereka untuk hadir dan bisa menyuarakan aspirasinya dalam Musgam.

Pendek kata, dalam melibatkan kelompok rentan dalam Musgam panitia tidak bisa hanya melakukan hal-hal yang sudah biasa atau hal-hal yang sifatnya konvensional. Perlu ada terobosan-terobosan serta inovasi agar kelompok rentan mendapatkan akses untuk ikur serta dalam Musgam.

Demikian artikel tentang Musyawarah Gampong Bukan Forum Rahasia. Diolah dari Buku Saku Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa. Donwload disini. Semoga bermanfaat.

Sumber : RisehTunong.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan