Swasta Bisa Tingkatkan Sdm Stakeholder Gampong

GAMPONGCOTBAROH.DESA.ID, BATAM –  Pembangunan kawasan perdesaan membutuhkan kolaborasi dengan kalangan swasta. Selain untuk menyerap produk unggulan di kawasan perdesaan, keberadaan kalangan swasta diperlukan untuk transfer knowledge terhadap para pemangku kepentingan (stakeholder) desa.

Hal itu disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk membangun daerah dengan meningkatkan sumber saya manusia untuk memajukan perekonomian Indonesia yang berkeadilan, di Hotel Radisson, Batam, Kamis (14/12). Diskusi ini digelar sebagai rangkaian Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) 2017.
Selain Menteri Eko, diskusi ini menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri sebagai narasumber. Rapimnas ini sendiri dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
“Selama 3 tahun ini, Presiden RI Joko Widodo telah mengucurkan dana desa lebih dari Rp127 triliun. Kalau kita mau jujur, sejak dana desa ini kucurkan tahun 2015, sebetulnya masyarakat desa itu tidak siap. Karena perangkat desa itu sebagian besar masih bertamatan SD dan SMP. Kondisi ini membutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di kalangan perdesaan,” ujar Menteri Eko.
Dia menjelaskan dana desa yang dikucurkan sejak 2015 lalu terus mengalami peningkatan. Dengan rincian pada 2015 sebesar Rp20,67 triliun, 2016 sebesar Rp46,98 triliun dan Rp60 triliun pada 2017. Hal ini bisa terjadi karena komitmen yang tinggi dari Presiden Jokowi dibandingkan dengan kondisi objektif SDM di desa.
“Hanya 12 persen saja kepala desa yang memiliki gelar S1, 62 persen yang lulusan SMA serta sisanya lulusan SD dan SMP,” ujarnya.
Namun komitmen Presiden Jokowi dengan memberikan kepercayaan kepada para stake holder desa ini berbuah manis. Buktinya dari tahun ke tahun penyerapan anggaran dana desa terus mengalami peningkatan. Dari 82 persen pada 2015, lalu meningkat menjadi 97,65 persen pada 2016 dan pada 2017 diyakini dapat terserap lebih dari 98 persen hingga 100 persen.
“Alhasil, serapannya menjadi terus meningkat. Jadi, sebenarnya Kepala Desa itu bisa kalau diberi kesempatan,” katanya.
Lebih lanjut, Eko menyampaikan bahwa dengan terus dikucurkannya dana desa tersebut telah menjadi kebanggaan untuk bangsa Indonesia. Pasalnya, desa telah berhasil membangun 121 ribu KM jalan desa, 1960 jembatan, posyandu, polindes, poliklinik dan sarana air bersih dan lain-lain.
“Selain itu, telah membangun 600 ribu unit drainase yang sempat diperdebatkan kenapa desa membangun drainase, kalau perhatikan yang biasanya di bulan ini ada wabah demam berdarah sekarang belum terjadi kasus demam berdarah yang signifikan karena lingkungannya sudah mulai diperbaiki. Begitu juga, dengan dibangunnya 50 ribu unit turap penahan tanah longsor. Yang tadinya hampir kita coret dalam pemanfaatan dana desa, ternyata pada tahun lalu, Indonesia yang sedang diguncang la nina dan guyuran hujan yang sangat tinggi ternyata dapat mengurangi kasus tanah longsor,” katanya.
Eko menambahkan bahwa program peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan pembangunan desa sangatlah penting. Pasalnya, kepala desa dan perangkat desa yang memiliki visi dan kapasitas intelektual yang mumpuni akan membawa pembangunan yang lebih baik.
“Jadi, peningkatan kapasitas kepala desa dalam pengelolaan pembangunan desa sangatlah dibutuhkan,” katanya.
Sumber : kemendesa.go.id
Facebook Comments

Tinggalkan Balasan