Kucuran Dana Desa Rp.1,4 Miliar Per Desa Ditunda ke 2019

GAMPONGCOTBAROH.DESA.ID – Rencana Presiden Joko Widodo menurunan dana Rp. 1,4 Miliar untuk tiap desa tampaknya bakal tertunda dari 2018 ke tahun 2019. Pasalnya, di tahun 2018 ini sebagian besar desa di negeri ini belum siap. Kualitas sumber daya di desa baik pendamping maupun aparat dianggap masih harus ditingkatkan lebih dahulu.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo di Bogor (12/12). Sebagaimana dilansir Katadata.co.id, selain masalah sumber daya yang dirasa belum mumpuni, saat ini Kementerian Keuangan juga masih harus menyiapkan aturan yang akan mendukung kebijakan gelontoran uang besar itu.

Boediarso menyatakan, untuk bisa merealisasikan rencana itu maka pemerintah harus lebih dulu meningkatkan capacity building pedesaan dari situasi yang sekarang ke level yang lebih tinggi karena mengelola dana dalam jumlah besar bagi desa bukan masalah mudah. “ Kalau capacity building tidak memadai, dikawatirkan peningkatan dana dalam jumlah besar malah membuka celah penyalahgunaan karena pemborosan dan malah salah sasaran. Itu semua harus dicegah,” kata Boediarso.

Kementerian keuangan juga akan melakukan kajian terhadap efek pemberian dana untuk mengentaskan kemiskinn dan menyerap tenaga kerja. Sampai sejauh ini dana desa yang sudah dikelola warga desa se Indonesia sudah bia memerangi kemiskinan meski masih dalam skala belum cukup besar. Bukan hanya itu, dana desa juga telah meciptakan rupa-rupa kemudahan layanan publik desa.

“Dana desa yang sudah berjalan memang mampu menunjukkn penurunan penduduk miskin tetapi belum cukup masif. Itu artinya belum efektif sehingga masih harus diperbaiki kualitas pengelolaannya,” katanya. Boediarso menyatakan, kebijakan pengucuran dana juga harus menyesuaikan ketersediaan anggaran Negara soalnya jumlahnya yang besar bisa mempengaruhi situasi anggaran pemerintah. Namun begitu, karena sudah menjadi program yang dicanangkan pemerintah dan didukung penuh presiden maka bakal tetap akan dilaksanakan.

Pada 2017 pemerintah menetapkan dana desa sebesar Rp. 60 triliun, Dengan jumlah itu maka  74.910 desa se-Indonesia menerima rata-rata Rp. 800 juta. Hingga saat ini desa-desa se Indonesia sedang melakukan konsolidasi di dengan warganya masing-masing untuk mulai menjalankan Badan Usaha Milik Desa dan berbagai program yang digariskan Kemendesa mengenai prioritas yang harus dibiayai dana desa. (aryadji/berdesa)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan