Rp 1,7 Triliun Dana Desa Terancam Mati

Ilustrasi

GAMPONGCOTBAROH, BANDA ACEH – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) Aceh, Prof Dr Amhar Abubakar MSc mengimbau para bupati dan wali kota se-Aceh yang belum menarik atau mencairkan dana bantuan desa tahap II segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

“Menurut laporan dari bagian pemantuan penyaluran keuangan bantuan desa di Dinas PMG Aceh dari Rp 1,957 triliun dana desa tahap II Aceh yang terdapat di rekening kas umum negara yang baru ditarik Rp 188,916 miliar oleh tiga kabupaten. Artinya, masih ada Rp 1,769 triliun lagi dana yang belum dicairkan. Apabila sampai 31 Desember 2017 dananya tidak ditarik oleh 20 kabupaten/kota, maka dana itu akan mati dan dikembalikan ke kas umum negara,” kata Amhar Abubakar kepada Serambi, Minggu (19/11), seusai membuka acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Lokal Desa (PLD) Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Hotel Permata Hati, Aceh Besar.

Amhar mengatakan, sangat terkejut ketika mendengar laporan dari bagian pemantauan penyaluran dana bantuan desa di dinasnya yang melaporkan bahwa masih ada dana bantuan desa tahap II untuk Aceh sebesar Rp 1,769 triliun yang sampai tanggal 17 November 2017 belum ditarik 20 kabupaten/kota dari rekening kas umum negara.

Total alokasi dana bantuan desa untuk Aceh pada tahun anggaran 2017 ini, sebut Amhar, senilai Rp 4,892 triliun. Dalam penyalurannya kepada 23 kabupaten/kota di Aceh, dibagi dalam dua tahap. Tahap I sebesar 60 persen, nilainya Rp 2,935 triliun. Untuk penyaluran tahap I, semua kabupaten/kota di Aceh telah mencairkannya.

Sejak bulan lalu, kata Amhar, sudah masuk pencairan tahap II. Tapi sampai 17 November 2017 baru tiga kabupaten/kota yang mencairkan dana bantuan desa tahap II, yaitu Kota Langsa Rp 21,668 miliar, Aceh Tengah Rp 88,430 miliar, dan Aceh Selatan Rp 78,818 miliar. Sedangkan 20 kabupaten/kota lainnya dilaporkan belum menarik atau mencairkan dana bantuan desa tahap II dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerahnya.

Persyaratan untuk bisa menarik dan mencairkan dana bantuan desa tahap II, kata Amhar, bupati/wali kota harus melaporkan lebih dulu penggunaan dana desa tahap I yang telah ditariknya kepada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, serta kepada Kementerian Keuangan. “Kalau laporan penggunaan dana desa tahap I belum bisa dipertanggungjawabkan, maka pencairan dana desa tahap II belum bisa diberikan,” ujar Amhar.

Apakah kondisi itu, lanjut Amhar, membuat penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I jadi terlambat dan terhambat, itu yang perlu ditelusuri. Kalau itu faktor penyebabnya, maka pencairan dana desa tahap II dari rekening keuangan umum negara ke rekening kas umum daerah, jadi terhambat dan bisa telat atau mati.

Kalau itu menjadi faktor penyebabnya, kata Amhar, kepada petugas Pendamping Lokal Desa (PLD) Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang lama maupun yang baru diangkat, diminta untuk segera membantu menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I tahun 2017 dengan benar dan tepat.

Sumber : Serambi Indonesia

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan