Gubernur: Dana Desa Harus Diselamatkan

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

GAMPONGCOTBAROH.DESA.ID , BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta para bupati dan wali kota se-Aceh untuk segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I, sebagai syarat mencairkan dana bantuan desa tahap II. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) Aceh, hingga 17 November 2017 baru tiga daerah yang mencairkan dana bantuan desa tahap II, yaitu Kota Langsa Rp 21,668 miliar, Aceh Tengah Rp 88,430 miliar, dan Aceh Selatan Rp 78,818 miliar.

edangkan 20 kabupaten/kota lainnya dilaporkan belum menarik atau mencairkan dana bantuan desa tahap II dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerahnya. Total dana yang belum dicairkan mencapai Rp 1,769 triliun. Apabila sampai 31 Desember 2017 dananya tidak ditarik oleh 20 kabupaten/kota, maka dana itu akan mati dan dikembalikan ke kas umum negara.

“Uang Rp 1,7 triliun itu sangat besar. Karena itu kita perlu menyelamatkannya, agar tidak mati dan dikembalikan ke pusat,” kata Irwandi Yusuf menjawab Serambi, seusai membuka acara Musrenbang RPJM 2017-2022, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin (20/11).

Gubernur mengatakan, bupati dan wali kota harus mencari solusi dan bertindak cepat untuk penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan desa tahap I. Ia berharap seluruh kabupaten/kota di Aceh bisa menuntaskan laporan penggunanaan dana bandes tahap I pada minggu keempat ini, sehingga pada minggu pertama bulan Desember dana bandes tahap II bisa dicairkan.

Gubernur mengintruksikan masing-masing kabupaten/kota untuk segera melaksanakan rapat koordinasi dengan intansi teknis terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bandes tahap I. Perangkat desa yang tidak bisa menyusun laporan, harus dibantu. Bupati bisa memanggil tenaga pendamping desa dan konsultan kabupaten maupun kecamatan, untuk mendampingi pembutan laporan dan pengirimannya ke Online Monitoring SPAN (OM SPAN) Kemendesa dan Kemenkeu.

Gubernur mengatakan, jika dana bandes tahap II itu dikembalikan ke pusat, maka ini menjadi salah satu kegagalan bupati/wali kota dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan di desa.

Menurut Irwandi, penyaluran dana desa itu langsung dari pusat dan singgah sebentar di rekening kabupaten/kota, kemudian disalurkan lagi ke rekening desa. Namun demikian, bupati dan wali kota hendaknya ikut peduli dan memberikan pendampingan bagi perangkat desa untuk mencairkan dan menggunakan dana itu dengan tepat sasaran. Karena dana desa itu sangat membantu pemerintah kabupaten/kota, dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di desa.

Makanya sumber dana desa yang ada, harus bisa diselamatkan dan dimaksimalkan untuk percepatan pembangunan masyarakat desa, terutama dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, kata Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.(her)

Sumber : Serambi Indonesia

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan