Ayo Bangun Desa dengan Pemerataan Ekonomi

GAMPONGCOTBAROH.DESA.ID – Jakarta- Pelaksanaan amanat Undang–Undang 6/2014 tentang Desa mendorong desa–desa di seluruh Indonesia untuk lebih mandiri sehingga mampu mengurangi ketimpangan kesenjangan kota dan desa.  Arahan Presiden Jokowi menegaskan, pada 2017 ini  pemerintah fokus pada pembangunan pedesaan baik dari aspek pembangunan fisik dan aspek pembangunan non fisik. Dengan begitu diharapkan ketimpangan antara desa dan kota juga bisa diatasi.

Hal ini mengemuka dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 pada Minggu, 9 April  2017 di Galeri Nasional, Jakarta, kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kantor Staf Presiden. Hadir sebagai narasumber, Menteri Pedesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Anggota DPR-RI dari PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko, dan PenelitiInstitute for Research and Empowerement (IRE) Abdur Rozaki.

Dijelaskan, Presiden Jokowi memiliki program tindak lanjut percepatan pembangunan desa dengan menekankan pada tiga aspek.

Pertama, Penguatan Perencanaan Desa, APBDesa fokus pada upaya peningkatan produktivitas desa melalui 4 kegiatan prioritas pembangunan desa.

Kedua, Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa, melalui dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Ketiga, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam pembangunan Desa, mulai dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembagunan desa.

Menteri Desa mengatakan, Presiden Jokowi memberikan instruksi langsung kepada 19 Kementerian dan Lembaga untuk bersama-sama membangun desa sesuai dengan bidang Kementerian masing-masing. “Tahun ini Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prudes) kita jadikan gerakan nasional. Pemerintah daerah segera tentukan mau fokusnya apa, nanti 19 Kementerian/ Lembaga akan berikan insentif untuk mendukung hal itu,” kata Menteri Eko.

Abdur Rozaki memaparkan, ada tiga krisis desa dalam pembangunan, yakni krisis demokrasi, krisis produktivitas dan krisis kesejahteraan. “Ditandai dengan model kepemimpinan didominasi elit, mengalirnya sumber daya manusia produktif dari desa ke kota dan hilangnya kontrol atas aset yang dimiliki,” katanya.

Dosen UIN Sunan Kalijaga ini mengungkapkan, Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi ekonomi alternative jika berbasis pada aspirasi dan konektivitas kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan mereka yang rentan-lemah. “Selain itu, perlu dukungan kebijakan daerah dalam mendorong kehadiran BUMDes yang dapat mempertemukan antara modal sosial, institusional dan sumber penghidupan berkelanjutan,” kata Rozaki.

Sumber : ksp.go.id

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan