Pembentukan BUMDesa Bersama

GAMPONGCOTBAROH.DESA.ID – Pemerintah memberi peluang kepada desa-desa untuk membentuk BUMDesa Bersama disamping BUMDesa yang dibentuk oleh masing-masing desa. Undang-undang 6/2014 tentang Desa secara eksplisit menyatakan bahwa BUMDesa dapat dibentuk oleh satu desa atau kerjasama beberapa desa membentuk satu BUMDesa. (lihat BAB XI KERJA SAMA DESA Pasal 92 Ayat 6 : …dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih…). BUM Desa Bersama dapat dinyatakan sebagai badan usaha yang dibentuk oleh dua desa atau lebih, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh dua Desa atau lebih. BUMDesa Bersama dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BUMDesa Bersama ini sangat tepat dibentuk oleh beberapa desa yang memiliki keterbatasan pada banyak aspek (Sumber Daya Manusia, Permodalan, Potensi dll). Diharapkan kebersamaan ini akan memunculkan kekuatan baru yang menjamin keberlangsungan dan pengembangan unit-unit usaha yang didirikannya.

Hamparan Persawahan di Gampong Cot Baroh
Hamparan Persawahan di Gampong Cot Baroh

Acuan/ regulasi pembentukan BUMDesa dan BUMDesa Bersama yakni: 1) UU RI No 6/2014 tentang DESA; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Tahapan Pembentukan BUMDesa Bersama:

Pada hakekatnya, pembentukan BUMDesa Bersama hampir sama dengan pembentukan BUMDesa pada masing-masing desa. Perbedaanya adalah adanya proses penting yang sebaiknya dilakukan pada masing-masing desa, yakni diawali dengan penyelenggaraan Musdes pada masing-masing desa dengan agenda: penjelasan dan latar belakang mengapa perlu membentuk BUMDesa Bersama. (Musdes diinisiasi oleh BPD dengan melibatkan pemerintah desa serta unsur-unsur masyarakat).

Setelah musdes pada masing-masing desa mensepakati pembentukan BUMDesa Bersama, selanjutnya (dalam musdes tersebut) dipilih personil yang akan mewakili desa pada proses musyawarah tingkat antar desa. Jumlah personil masing-masing desa dapat disepakati (misalnya 6 orang termasuk Kepala Desa) selanjutnya dimasukkan dalam sebuah lembaga yang bernama Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Untuk keabsahan dan penguatan BKAD dapat diterbitkan Peraturan Desa.

BKAD dari desa-desa selanjutnya menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membentuk BUMDesa Bersama beserta Unit Usaha yang dipilih. Sebaiknya pembentukan unit-unit usaha didasarkan atas “studi kelayakan”, dengan memperhatikan aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi; aspek manajemen dan SDM; aspek keuangan; aspek sosial–budaya, ekonomi, politik dan lingkungan; aspek hukum dll. Sehingga pembentukan unit-unit usaha menjadi lebih cermat, tidak tergesa-gesa dan tidak berdasarkan keinginan tapi harus dikaji secara matang dan mendalam karena esensi BUMDesa sebenarnya ada pada unit usaha.

Selanjutnya MAD dapat membentuk Tim untuk merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang nantinya wajib dipresentasikan dan didiskusikan dalam MAD sehingga dapat menjadi panduan dan pedoman jalannya BUMDesa Bersama.

MAD selanjutnya membentuk Tim Pemilihan Pengurus serta menyusun Struktur BUM Desa, atau memilih Pengurus BUM Desa secara langsung. Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Penasehat (ex officio para kepala desa), Pelaksana Operasional dan Pengawas. Catatan: Persyaratan Pengurus dapat dilihat pada Permendes 4/2015, jumlah personil pelaksana operasional BUM Desa sebaiknya menyesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas. Para pengurus BUMDesa Bersama juga wajib menyusun aturan-aturan dan Standart Operating Procedure (SOP) pada masing-masing unit usaha sebelum operasionalisasi.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagai keabsahan dari pembentukan BUMDesa Bersama. Peraturan Bersama Kepala Desa ini bersifat mengikat untuk seluruh desa. Setelah segala sesuatunya siap termasuk sarana/prasarana, maka unit-unit usaha dapat segera beroperasi untuk memenuhi kebutuhan warga (memberikan pelayanan dasar) dengan semangat sosial bisnis. (Suharyanto)

Sumber : berdesa.com

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan