Sosialisasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

GAMPONGCOTBAROH.DESA.ID – Kamis 29 Desember 2016 diadakan sosialiasi komisi dan rekonsiliasi Aceh di Gampong Cot Baroh Mukim Aron Kec. Glumpang Tiga, acara sosialisasi diadakan oleh Yayasan Paska Aceh bekerja sama dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau dikenal dengan sebutan KKR Aceh.

KKR sendiri merupakan sebuah mekanisme penyelidikan untuk mengungkap suatu peristiwa, KKR tidak sama dengan proses hukum atau ­non-yudicial namun hasil ketetapannya memiliki kekuatan hukum untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak berwenang.

Mengenal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
Mengenal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Acara sosialisasi KKR dihadiri oleh Ketua KKR Aceh Bapak Afridal Darmi dan beberapa anggota KKR yaitu Bapak Mastur Yahya, Bapak Fuadi dan Ibu Evi Narti serta turut didampingi oleh Ibu Faridah dan stafnya dari Yayasan Paska Aceh, peserta sosialisasi sebanyak 56 orang yang berasal dari Gampong Cot Baroh, Cot Tunong dan Krueng Jangko dalam Kemukiman Aron, turut juga dihadiri oleh aparatur Gampong Cot Baroh, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan ini, kebanyakan mereka pernah mengalami kekerasan waktu konflik.

Sambutan ketua KKR Aceh
Sambutan ketua KKR Aceh

Dalam sambutan ketua KKR Aceh menyebutkan “apa itu KKR, KKR Aceh merupakan mandat dari Memorandum Of Understanding (MoU) yang ditandangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada 15 Agustus 2005 dalam MoU tersebut ada pasal yang menyatakan perihal masa lalu (bah bah jameun *Red Bahasa Aceh) cerita tentang pelangaran HAM, orang Aceh yang jadi korban kekerasan oleh TNI/POLRI atau oleh orang Aceh sendiri, hal ini harus diselesaikan, walaupun orang Aceh tidak menyimpan demdam tapi kenangan pahit dalam hati itu ada, bukan cerita untuk mengungkit-ungkit luka lama yang sudah kering tapi justru agar menutupi luka masa lalu supaya lekas sembuh, inilah yang dimanakan KKR” Ungkap Afridal Darmi.

Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan ini
Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan ini

Dalam Memorandum Of Understanding atau dikenal dengan sebutan MoU Helsinki pasal 2.3 menyatakan “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan membentuk upaya rekonsiliasi” dan landasan hukum pembentukan KKR Aceh adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan tentang Pembentukan KKR Aceh (pada pasal 229) dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi, pada tanggal 24 Oktober 2016, Pemerintah Aceh melalui Gebernur Aceh, telah melantik 7 (tujuh) komisioner KKR Aceh yang bertugas melaksanakan dan menjalankan KKR dalam periode waktu 5 tahun mulai 2016 s/d 2021.[]

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan