Memahami UU Desa Bukan Sekedar Memahami Dana Desa

GAMPONGCOTBAROH.DESA.ID – Seiring dengan disahkan undang -undnag desa nomor 6 tahun 2014 desa atau gampong mendpaatkan alokasi anggaran  bersumber dari pemerintah pusat sebesar 1o % dari dana perimbangan yang di terima kabupaten kota, dan desa juga mendapatkan bagi hasil retribusi daerah paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, untuk lebih jelas buka undang-undang baca pasal 71 sampai dengan 75.

Memahami undang -undang desa bukan sekedar memahami uang yang masuk ke kas gampong, sama dengan halnya dengan memahami UUPA (Undang undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2011) dengan pasal yang sangat terkenal yaitu pasal Pasal 182 terkait pembagian hasil migas  30% dan 70 %, dan lain-lain luput dari perhatian salah satunya penyebutan desa di Aceh adalah Gampong, masih ada saudara-saudara kita masih menyebut desa, padahal kita telah diberi hak untuk memakai indentitas sendiri tapi masih ada yang memakai indentitas orang lain, dan bila pemerintah pusat meseragamkan kembali dengan sebutan desa pasti akan terjadi pelonakan.

Kembali ke undang-undang, dalam undang-undang desa, desa yang dimaksud adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain (gampong, kampung, nagari,banjar dan lain-lain) selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenag untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prkarasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang desa, juga mengatur kewenagan desa pada pasal 18 yang berbunyi “Kewengan Desa meliputi kewengan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa/Gampong, pelaksanaan Pembangunan Desa/Gampong, pembinaa kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prkasrasa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa/gampong yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Pidie sebagai mana petunjuk dari undang – undang desa.

Apartur gampong dituntut untuk memahami keselurahan isi undang-undang desa bukan sekedar dengan pasal  71 s/d 75 tentang keuangan dan aset desa dan lain sebagainya, yang intinya undang-undang desa menghadirkan negara mini di gampong dan keuchik sebagai presidennya, dengan demikian tata kelola pemerintahan gampong harus teratur seperti negara pada sesungguhnya.

Untuk keteraturan gampong diperlukan sebuah tata kelola pemerintah gampong yang bersih (good and clean governance) diperlukan alat bantu yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan membuat sistem informasi gampong atau lebih dikenal dengan website gampong dengan menggunakan domain DESA.ID, GAMPONG.ID, misal www.gampongcotbaroh.desa.id khusus untuk desa/gampong,  dan www.pidiekab.go.id pemerintah kabupaten dan www.acehprov.go.id untuk provinsi, tujuan penggunaan website adalah sebagai  alat ukur pemerintah pusat dalam melihat kemajuan desa secara jelas, akuntabel dan transparansi anggaran yang disajikan dalam bentuk website maka akan menambah keperyaan pihak Pemerintah Pusat terhadap gampong.

Baca : Gampong Wajib Punya Wesite

Website itu tidak gratis, berbayar layaknya kita bayar listrik setiap bulan, website bayar setiap tahun  biaya untuk pembayaran website bisa diplot dari dana desa yang bersumber dari uang negara, masuk dalam operasional perkantoran gampong.

Bahkan dalam undang-undnag desa, pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa, sistem informasi desa yang dimaksud meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak serta sumber daya manusia, sebagimana dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Pidie, dalam peraturan tersebut Sistem Informasi Gampong atau Website Gampong atau Sistem Informasi Gampong masuk dalam Daftar Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Pidie pada bagian penyelenggaraan pemerintah. []

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan