LAPOR! Ikut Pantau Dana Desa

GAMPONGCOTBAROH.DESA.ID – JAKARTA – Kantor Staf Presiden memantau distribusi dan pemanfaatan dana desa melalui Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Deputi bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas Darmawan Prasodjo mengatakan, masyarakat bisa berpartisipasi memberitahukan ihwal peruntukan dana desa di daerahnya masing-masing dengan sistem LAPOR!

laporukp
lapor.go.id

“Ini upaya pemerintah dan masyarakat bersama-sama membangun bangsa,” kata Darmawan di Gedung Krida Bhakti, Kompleks Istana, Selasa 29 September 2015 pada acara ‘Pertemuan Akbar Pengelolaan Pengaduan Nasional’.

Pagu dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 adalah Rp 20,7 triliun. Hingga September ini, baru 80 persen atau sekitar 16,57 triliun yang telah disalurkan ke rekening pemerintah kabupaten/kota. Pemanfaatan dana desa ini untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat bisa melaporkan pemanfaatan dana desa di daerah mereka melalui mobile apps, twitter, dan sms ke 1708.

Dalam acara yang dihadiri 400 petugas pengelolaan pengaduan dari seluruh kementerian dan lembaga, Darmawan mengingatkan janji Presiden Joko Widodo agar aparat pemerintah hadir dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

“Maka sistem pengaduan masyarakat harus dibuat bukan seperti ‘talking to the hand atau talking to the wall’,” kata Darmawan.

“Harus ada penyelesaian masalah sampai benar-benar rampung,” tambahnya.

Asisten Deputi bidang Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Program Pelayanan Publik, Kementerian PAN-RB, Dwiyoga Prabowo Soediarto, mengajak seluruh kementerian dan lembaga membuka aspirasi publik melalui sistem pengaduan. Namun, Dwiyoga mengingatkan kementerian dan lembaga agar tak membangun sistem pengaduan yang baru. “Bergabung saja dengan LAPOR! Uang untuk pembangunan program pengaduan bisa dialokasikan ke hal lainnya,” kata dia.

Senada, Koordinator Bidang Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia, Winarso, berharap seluruh kementerian dan lembaga terintegrasi mengadopsi sistem pengaduan LAPOR! “Uang untuk membangun program nanti dialihkan untuk membangun sumber daya manusia pengelola pengaduan. Jadi tindak lanjut pengaduan nanti jangan ala kadarnya,” kata Winarso.

Baca Juga : Teknologi Informasi untuk Penguatan Partisipasi Publik

Sumber : ksp.go.id

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan