508 Gampong belum Ajukan Pencairan ADG

GAMPONGCOTBAROH.DESA.ID – SIGLI, Sebanyak 508 dari 727 gampong di Pidie hingga pertengahan tahun ini, belum mengajukan pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk tahun 2016, ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (PKKD) Pidie.

ilustrasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pidie juga sudah tiga kali menyurati camat dan 508 keuchik dimaksud, agar mempercepat pengajuan pencairan dana gampong. Sehingga realisasi anggaran untuk pembangunan di gampong berjalan seperti yang seharusnya. Besaran dana gampong tahun 2016 untuk Kabupaten Pidie, tercatat mencapai Rp 493,009 miliar lebih, dari sumber APBN dan APBK.

Kepala BPM Pidie, Zulfikar Yacob MSi, Rabu (8/6) mengatakan, hingga kini baru 200 gampong yang telah mengajukan pencairan ADG tahun 2016. Sisanya, 508 gampong belum mengajukan pencairan dana gampong ke Dinas PKKD Pidie.

“Dana gampong itu, sampai kini masih terparkir di rekening Setdakab Pidie dan tidak bisa disalurkan ke rekening umum kas gampong, jika persyaratan administrasinya belum lengkap,” kata Zulfikar. Salah satu administrasi yang dimaksud yaitu dokumen pengajuan pencairan ADG.

Ia mengungkapkan, BPM menargetkan dalam bulan Ramadan ini, seluruh dana gampong bisa dicairkan oleh 508 gampong tersebut. “Karena itu, camat harus memberikan motivasi kepada keuchik, agar segera menyerahkan kelengkapan berkas pencairan dana tersebut ke BPM Pidie,” katanya.

Kata Zulfikar, 200 gampong yang telah mengajukan pencairan dana gampong tersebar di tujuh kecamatan. Yakni di Kecamatan Padang Tiji, Keumala, Pidie, Tangse, Glumpang Baro, Muara Tiga (Laweung) dan Batee. Dari tujuh kecamatan yang telah mengajukan pencairan dana gampong, Padang Tiji telah mencapai seratus persen.

Kepala BPM Pidie, Zulfikar, menambahkan bahwa kendala lainnya yang menghambat pencairan dana gampong, yaitu masih adanya gampong yang belum sempurna membuat dokumen laporan keuangan, khususnya untuk tahun 2015. Padahal, aparatur gampong telah dilatih untuk membuat dokumen pertanggung jawaban secara lengkap.

“Banyak gampong yang laporan pertanggung jawabannya kurang lengkap. Sehingga perlu dikoreksi. Dokumen penggunaan dana gampong yang yang telah dikoreksi ini kemudian dievaluasi lagi dengan melibatkan pihak kecamatan dan tim verifikasi. Yakni, dari BPM Pidie, Dinas PKKD, serta Bagian Pemerintahan dan Hukum.

“Dari evaluasi tersebut akan muncul penyebab terjadinya kekeliruan dalam penyusunan program, atau kesalahan penempatan pos dana. Kesalahan ini masih sering terjadi dan diharapkan ke depan ada perbaikan dari pihak gampong,” harap Zulfikar Yacob.

Sumber : Serambi Indonesia

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan