4.411 Gampong belum Punya Kantor Keuchik

GAMPONGCOTBAROH.DESA.ID –  BANDA ACEH – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh, Ir Helvizar Ibrahim MSi menyebutkan, dari 6.474 gampong di Aceh saat ini, 4.411 di antaranya tidak memiliki kantor keuchik (kepala desa). Ketiadaan kantor tersebut menyebabkan pelayanan pemerintahan desa tidak optimal.

Atas dasar itu, Kepala BPM Aceh berharap dana desa bisa digunakan untuk membangun kantor keuchik, sehingga pelayanan yang dilakukan keuchik bersama perangkat desa lainnya bisa berjalan lebih optimal di seluruh gampong di Aceh.

Hal itu dinyatakan Helvizar menanggapi pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar saat berada di Banda Aceh, Selasa (3/5/2016) yang menyatakan bahwa dana desa hanya boleh dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, dia melarang keuchik menggunakan dana tersebut untuk membangun kantor keuchik atau pagar kantor.

Ditanyai Serambinews.com di Banda Aceh, Rabu (3/5/2016), Helvizar mengaku, saat makan siang Selasa dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, ia sudah menyampaikan kondisi riil desa-desa di Aceh yang belum memiliki kantor keuchik.

“Intinya, lebih banyak gampong yang tak punya kantor keuchik dibanding yang punya. Atas dasar itu, kita minta pengertian, kebijakan, dan dukungan Menteri Marwan Jafar agar di Aceh mengizinkan dana desa disisihkan untuk membangun kantor keuchik,” kata Helvizar.

Akan tetapi, menurut Helvizar, Menteri Marwan tak langsung menyetujui apa yang dia usulkan. Malah terkesan tidak memperbolehkan dana desa dialokasikan untuk membangun kantor keuchik.

Cuma, kata Helvizar, tahun lalu sejumlah desa yang tak punya kantor keuchik ada yang sudah membangun kantor keuchik menggunakan dana desa.

Pihak BPM Aceh melihat masih ada celah pemanfaatan dana desa untuk membangun kantor keuchik. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/2015. Pada pasal itu disebutkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota.

Adapun persetujuan bupati/wali kota diberitakan pada saat evaluasi rancangan APBDesa. “Nah, artinya, kalau sudah mendapat persetujuan tertulis dari bupati/wali kota, maka kantor keuchik pun bisa dibangun menggunakan dana desa,” demikian Helvizar. (*)

SERAMBINEWS.COM

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan