Serahkan Pagu Indikatif Dana Gampong Bupati Pidie: Kita Wujudkan Gampong Yang Mandiri, Demokratis Dan Sejahtera

Serahkan Pagu Indikatif Dana Gampong Bupati Pidie: Kita Wujudkan Gampong Yang Mandiri, Demokratis Dan Sejahtera

Sosialisasi Perbup Pidie terkait pelaksananaan Undang-Undang Desa dan menyerahan pagu indikatif dana gampong tahun 2016 di GOR alun-alun Kota Sigli. Selasa, 1 Maret 2016

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pidie melakukan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Pidie terkait pelaksananaan Undang-Undang Desa dan menyerahkan pagu indikatif dana gampong tahun 2016 senilai Rp. 493 Miliar untuk 727 gampong di 23 Kecamatan dalam Kabupaten Pidie.

Dana yang berjumlah Rp 493.009.907.584,  tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangun serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di 727 gampong dalam Kabupaten Pidie.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Keuchik, Tuha Peut, Imum Mukim dan Camat dalam Kabupaten Pidie, serta Kepala SKPK dan turut juga dihadiri seluruh unsur Muspida Pidiedi GOR Alun-Alun Kota Sigli. Selasa, 1 Maret 2016.

Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah mengatakan, kewenangan pengggunaan dan pengelolaan dana diberikan sepenuhnya kepada gampong dan harus dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mewujudkan gampong yang mandiri, demokratis, dan sejahtera.

“Membangun Pidie dari gampong menjadi andalan kita dalam menggerakkan perekonomian, membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja di gampong,” ujarnya

Seluruh perangkat Gampong khususnya Keuchik dan Tuha Peut Gampong setelah penyerahan pagu indikatif dana gampong, diminta untuk melakukan penyusunan APBG secara bersama dan transparan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) yang merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap gampong.

Bupati Sarjani telah mewajibkan kepada seluruh jajaran SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk melakukan pendampingan terhadap pemerintahan gampong secara teknis sesuai dengan tupoksi masing-masing.

“Saya tidak menginginkan dengan hadirnya dana gampong melalui amanah Undang-Undang Desa membawa permasalahan di kemudian hari, hanya karena ketidaksiapan dan kemampuan dalam memahami dan melaksanakan Undang-Undang tersebut,” ujarnya.

“Jangan sampai ada satu orangpun perangkat gampong yang bermasalah dengan proses administrasi pengelolaan keuangan Gampong di Kabupaten Pidie,” ujarnya lagi.

 Untuk itu camat di setiap kecamatan agar dapat melakukan pembinaan dan evaluasi secara terus menerus, agar masyarakat dan Pemerintah Gampong dapat melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan secara baik, tepat sasaran, serta dapat menyiapkan pertanggungjawaban sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

 “Para tenaga pendamping, baik tenaga ahli, pendamping gampong dan pendamping lokal gampong untuk dapat selalu melakukan koordinasi yang maksimal dengan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie serta dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada pemerintah Gampong,” tegas bupati.[](HP)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan