Perkuat Ekonomi Gampong dengan PNPM dan BKPG

GAMPONGCOTBAROH.DESA.ID | Sejak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada tahun 2012 sampai sekarang, pasangan dr H Zaini Abdullah-H Muzakir Manaf (Zikir) terus menempatkan pembangunan berbagai infrastruktur gampong dan penguatan ekonomi masyarakatnya sebagai salah satu program prioritas. Hal itu dimaksudkan agar semua desa di Aceh memiliki fasilitas umum yang memadai sekaligus dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Jembatan Krueng Jangko Gampong Krueng Jangko Sudah Telantar Dua Tahun (Dok : RTIK Cot Baroh )

Untuk memperkuat ekonomi gampong, Pemerintah Zikir selama ini menempatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG) sebagai andalan. Sebab, dengan keunggulan yang dimiliki, kedua program itu diyakini mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh.

Adapun keunggulan PNPM dan BKPG yaitu kegiatan yang didanai kedua program tersebut diusulkan dan diputusakan oleh masyarakat melalui musyawarah gampong secara demokratis berdasarkan skala prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan yang dibiayai PNPM dan BKPG dilaksanakan oleh masyarakat secara swakelola dan melibatkan tenaga kerja setempat dengan prioritas warga miskin.

Keunggulan lain dari program tersebut adalah, pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan diawasi oleh seluruh masyarakat serta kualitas dan volume program yang dibangun oleh masyarakat lebih besar dari anggaran yang disediakan. “Kedua program ini merupakan peluang untuk memandirikan gampong dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Membangun gampong adalah prioritas Pemerintah Aceh. Karena itu, kita akan beri perhatian serius untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong,” tegas Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah.

Agar kedua program itu berjalan baik dan tepat sasaran, Zaini memerintahkan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh selaku Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Aceh dan jajarannya untuk mengawasi secara ketat pelaksanaan semua kegiatan yang dibiayai oleh PNPM dan BKPG. Hasilnya, manfaat yang diterima masyarakat 6.464 desa yang ada di Aceh dari tahun ke tahun terus bertambah.

Bukti lain dari keseriusan Gubernur Zaini dalam membangun gampong dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa adalah ditambahnya

alokasi dana BKPG dari tahun Rp 70 juta pada tahun 2013 menjadi Rp 80 juta per desa pada tahun 2014. Dana Rp 80 juta itu dicairkan dalam dua tahap yaitu Rp 50 juta pada tahun 2014 dan Rp 30 juta pada tahun 2015. “Nilai bantuan yang hampir sama juga dialokasikan Pemerintah Pusat melalui PNPM yang bersumber dari APBA 2014,” ungkap Zaini Abdullah yang akrab disapa Abu Doto ini.

Dialokasikannya kembali yang disertai penambahan jumlah dana BKPG pada 2014 oleh Pemerintah Aceh dibawah pimpinan Zikir mendapat apreasiasi dari Dirjen PMD Kemendagri yang saat itu dijabat oleh Ir Tarmizi A Karim MSc. Apalagi, menurut Tarmizi Karim, dari 33 provinsi di Indonesia, hanya Aceh yang menyediakan dana khusus untuk gampong selain dana PNPM dari Pemerintah Pusat.

Atas keberhasilan mengintegrasikan program PNPM dan BKPG, Gubernur Aceh selama dua tahun berturut-turut yaitu 2013 dan 2014 menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai pembina terbaik nasional PNPM Mandiri Perdesaan Kategoro Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Aspek Pelayanan.(*)

 

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan