Menuju Transparansi Desa

SUARA WARGA – Aceh termasuk provinsi ketiga penerima dana desa terbesar yaitu Rp 1,71 triliun, setelah Provinsi Jawa Tengah Rp 2,23 triliun dan Jawa Timur Rp 2,21 triliun. Setelah Aceh diikuti Jawa Barat Rp 1,59 triliun, Sumatera Utara Rp 1,46 triliun, dan semua provinsi lainnya di Indonesia dengan besaran dana desa terkecil diberkan kepada Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yaitu sebesar Rp 79,19 miliar (DJPK Kemenkeu RI).

Tidak layak kosumsi, masyarakat ramai-ramai jual beras raskin (Cot Baroh – 09/06/2015)

Dana desa yang kini mulai dicairkan dengan besaran Rp 1 miliar per desa itu, boleh jadi suatu kebahagian dan boleh jadi akan menjadi kemudharatan, tergantung bagaimana kepala desa dan perangkat desa bersama dengan badan permusyawaratan desa membuat inovasi dan improvisasi dalam memanfaatkan dana yang ada secara efektif, efisien, terbuka, tranparan dan bertanggung jawab disertai dengan kontrol dan pengawasan dari seluruh masyarakat desa.

Perencanaan yang tepat dan pengelolaan yang baik sangat diharapkan oleh masyarakat desa, terutama yang terkait dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi fokus utama dalam pemanfaatan dana desa tersebut. Perencanaan yang baik pasti akan menghasilkan produk yang baik juga. Namun karena ini pertama kali pelaksanaannya, bagi sebagian kepala desa tentunya masih ada yang kurang memahami bagaimana mekanisme dan pemanfaatkan dana desa agar alokasinya sesuai tujuan dan tepat sasaran.

Untuk itu, pemerintah Aceh serta pemkab/pemko sebaiknya memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program dana desa tersebut, karena untuk tahun pertama akan dirasakan berat dalam mengimplementasikannya karena membutuhkan penyesuaian-penyesuaian, pengetahuan dan kehati-hatian dalam implementasinya. Harapannya jangan sampai banyak kepala desa yang masuk penjara karena dituduh “korupsi” menyelewengkan dana desa karena ketidaktahuan dan salah pemahaman dalam implementasi maupun dalam mengambil kebijakan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Para kepala desa selaku KPA perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait bagaimana merancang program yang sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No.114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan UU atau permendagri lainnya yang terkait dengan dana desa tersebut.

Selain mengacu pada UU dan permendagri, program yang akan dibuat oleh kepala desa juga sesuai dengan potensi desa, menyentuh kondisi masyarakat sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing desa, mengelola dana desa utamanya sistem pengelolaan keuangan dan mengimplementasikan program-program bagi kemaslahatan masyarakat desa.

Menggandeng PT

Untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaan program ini pemda di Aceh sebaiknya dapat menggandeng perguruan tinggi-perguruan tinggi (PT) yang ada di setiap kabupaten/kota untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam membimbing sekaligus mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan kepala desa dan jajarannya, sehingga ketika ada kesalahan dapat segera diberikan solusinya.

Selain itu seperti diketahui bahwa setiap PT mempunyai program khusus bagi mahasiswa tingkat akhir seperti Kerja Praktik Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, Kuliah Kerja Praktek dan lain sebagainya. Program dari perguruan tinggi tersebut dapat diselaraskan dengan program kegiatan pembangunan desa terutama yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa seperti penyuluhan pertanian, penggunaan teknologi tepat guna, pelatihan-pelatihan bidang keahlian kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Pemerintah Aceh termasuk Pemkab/Pemko dapat membuat terobosan baru dalam manajemen tata kelola dana desa dengan menjadikan program ini sebagai model atau pilot project bagi transparansi manajemen dan pengelolaan keuangan dengan menghasilkan perangkat lunak berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemda dapat mendisain dan membuat suatu produk perangkat lunak e-desa/e-gampong yang tidak sekadar situs desa/gampong saja, tapi juga sebagai sebagai media bantu bagi proses pelaksanaan manajemen dan pengelolaan keuangan desa. Produk e-desa tentunya juga bermanfaat bagi promosi desa dengan menggali potensi-potensi unggulan desa dan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses detail penggunaan anggaran yang telah digunakan oleh kepala desa mereka masing-masing.

Produk e-desa selanjutnya dapat diintegrasikan dengan e-government, e-service, e-kesehatan, e-KTP dan sistem berbasis TIK lainnya yang diaplikasikan oleh pemda, sehingga memudahkan dalam pengelolaan manajemen pelayanan, kependudukan dan keperluan lainnya yang terkait dengan informasi-informasi yang diperlukan.

E-desa akan membuat data kependudukan selalu update, dan pastinya jika semua terintegrasi dengan jaringan internet maka mulai dari desa sampai ke provinsi dan pemerintah pusat semua data akan terkoneksi, sehingga memudahkan pemerintah dalam berbagai hal. Misalnya jika pemerintah memerlukan data penduduk yang kurang mampu, maka dengan adanya e-desa tentu akan lebih mudah diketahui.

Berkutnya jika masyarakat ingin menggunakan layanan kesehatan misalnya BPJS maka akan mempersingkat birokrasi layanan mulai dari pendaftaran sampai dengan pemanfaatannya, karena semua informasi tentang individu masyarakat tersedia di e-desa dan dengan nomor induk kependudukan dapat dipergunakan kesemua departemen maupun semua urusan yang terkait dengan pelayanan dan pemerintahan.


Berbasis TIK

Surat-menyurat tidak lagi membutuhkan birokrasi yang sulit dan panjang dengan waktu yang lama, tapi dapat diselesaikan dalam satu hari, sehingga ketika masyarakat mengurus segala sesuatu dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan sistem berbasis TIK yang terintegrasi ke sistem lainnya, akan mempersulit praktek korupsi dan praktek percaloan dalam pelayanan, karena sistem yang dijalankan adalah sistem yang terbuka dan transparan, semuanya bisa diketahui dan diawasi. Tidak ada lagi yang “diistimewakan” dalam pelayanan, yang ada hanya siapa yang terlebih dulu datang maka itu yang terlebih dulu dilayani (first in first out).

Pengelolaan keuangan juga pasti akan dilaksanakan transparan karena dengan e-desa laporan keuangan desa akan selalu update karena kepala desa beserta dengan perangkatnya secara tidak langsung akan membuat laporan keuangan dan di-upload ke e-desa. Masyarakat tidak perlu khawatir dan kepala desa juga tidak takut dituduh korupsi baik karena penyelewengan dana atau kesalahan pembuatan kebijakan, karena apa yang dia lakukan dilaporkan dengan transparan kepada masyarakatnya.

Namun, sebelum e-desa/e-gampong ini akan dibangun, persiapan awal untuk sistem ini adalah pembangunan infrastruktur jaringan internet desa secara bertahap yang menghubungkan seluruh wilayah Aceh.

Akhirnya, sebuah harapan akan lahir bahwa program dana desa dan manajemen yang berbasis TIK e-desa dapat menjadikan pembuka jalan dan keberanian bagi pemerintah dalam menerapakan transparansi kepada publik baik dari tata kelola pemerintah maupun dalam tata kelola keuangan, baik dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat.

* Muhammad Arhami, Dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe, dan Mahasiswa Ph.D Teknik Komputer pada Yildiz Technical University, Istanbul-Turki. Email: muhammad.arhami@gmail.com

Sumber : aceh.tribunnews.com

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan