Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

SUARA WARGA – Permasalahan  utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab-akibat artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah. Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita. Demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat.

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, melalui program yang berbentuk bantuan langsung masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kerangka tersebut program bantuan langsung masyarakat yang berbasis pemberdayaan sekarang ini yang dijalankan pemerintah adalah melalui program dana desa.

Program tersebut didasarkan pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Program ini sekaligus menandai keseriusan pemerintah untuk mengubah logika pendekatan proyek menjadi program. Hal ini dilakukan dengan konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/lembaga. Dana desa adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di desa dan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan dan desa.

Menurut Korten (2002), pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antarindividu, kelompok dan lembaga. Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan powerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekadar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri.


Memberdayakan masyarakat

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu.


Terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin: Pertama, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin; Kedua, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi, dan; Ketiga, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Soegijoko, 1997).

Menguatnya kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya adalah hasil atau dampak dari semua aktivitas program penanggulangan kemiskinan. Penguatan masyarakat tersebut dapat dilihat dari dimensi pemberdayaan masyarakat miskin; dimensi terwujudnya kemandirian masyarakat miskin; dan dimensi perekonomian rakyat. Dimensi pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan terutama dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonominya. Dimensi kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Sedang dimensi perekonomian rakyat dapat ditandai oleh tersedianya dana untuk modal usaha guna dikembangkan oleh masyarakat miskin itu sendiri.

Untuk ini perlu adanya keterpaduan antarkelembagaaan di kabupaten/kota hingga tingkat desa yaitu: antara kelembagaan pemerintah-politik, kelembagaan ekonomi dunia usaha/swasta dan kelembagaan masyarakat. Kelembagaan pemerintah, bagaimana kebijakan dan program pemerintah dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga masyarakat memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya setempat dan dalam sistem pengambilan keputusan. Kelembagaan ekonomi, didorong untuk menciptakan sistem ekonomi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin. Sementara itu, kelembagaan masyarakat ditujukan untuk memperkuat kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.


Tri Pranadji dkk (2003) memberikan beberapa alternatif strategi yang bisa dipertimbangkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, antara lain: (1) Strategi Charitas (SC), yaitu suatu strategi yang diarahkan langsung untuk menutupi gejala ketidakberdayaan masyarakat, seperti mengatasi gejala kurang pangan dan gizi pada anak balita dan ibu menyusui dengan pemberian materi pangan yang sesuai berharga murah atau gratis; (2) Strategi Produksi (SP), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk memproduksi bahan pangan sendiri (seperti padi atau jagung); (3) Strategi Ekonomi (SE), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya setempat di suatu wilayah; (4) Strategi Perbaikan Agroekosistem (SPA), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk memperbaiki kondisi agroekosistem yang rusak dan tidak sehat; Dan, (5) Strategi Sosio Budaya (SB), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk memperbaiki tatanan masyarakat berpenghasilan rendah secara khusus dan masyarakat luas dalam arti lebih umum.


Langkah konkret

Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah Aceh sebagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di Aceh dijabarkan dalam berbagai program yang diharapkan menjadi instrumen utama kegiatan tersebut. Berbagai program yang dilaksanakan di antaranya adalah program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) dan program pemerintah daerah lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya terdapat komponen MDG’s yang secara tidak langsung akan terbantu dengan adanya program dana desa, yaitu yang fokus pada pengurangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.


Dana desa terbukti memberi pengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di desa walau belum begitu signifikan (hasil penelitian Bappeda Aceh, 2014). Dana desa adalah bantuan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan perlu diketahui sebenarnya faktor-faktor apa saja yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan, sehingga ke depannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan tidak hanya sekadar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga.


Strategi dan kebijakan alternatif yang berpihak kepada rakyat miskin, option for the poor menjadi kebutuhan mutlak dalam menanggulangi kemiskinan. Strategi dan kebijakan alternatif menanggulangi kemiskinan desa dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai, redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang, mendorong perkembangan investasi pertanian dan membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh kredit usaha yang mudah, memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tatanan pemerintahan dan mendorong agenda pembangunan daerah, memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai skala prioritas yang utama.


Kebijakan dan program yang memihak orang miskin perlu difokuskan kepada sektor ekonomi riil dan harus menggunakan paradigma keberpihakan kepada orang miskin (pro-poor). Pemerintah tidak perlu memaksa mereka untuk melakukan suatu usaha yang selama ini mereka tidak lakukan. Posisi pemerintah adalah menfasilitasi agar usaha yang mereka tekuni selama ini yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat berjalan lebih maksimal dan memiliki nilai tambah dari sebelumnya. Bila mereka kekurangan modal, bekali dengan modal, bila mereka kurang dukungan dalam pemasaran berikan dukungan akses yang lebih mudah dan menguntungkan dalam pemasarannya produknya. Semoga!

* Dr. Aulia Sofyan, Pengamat perencanaan pembangunan daerah. Email: s4071825@yahoo.com.au

Sumber : aceh.tribunnews.com

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan