Sebanyak 730 Keuchik Belum Terima Honor

www.gampongcotbaroh.desa.id | Sigli – Sebanyak 730 Keuchik di Pidie belum menerima upah jerih terhitung Januari-April 2015. Belum cairnya upah jerih tersebut diakui beberapa keuchik sangat menganggu roda pemerintahan desa.

Bimtek Penyusunan Rencana Kerja (RPJMG) dan Bimtek Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (RAPBG) Rabu, (18/02/2015

Beberapa keuchik kepada Serambi, selasa (14/4) meminta agar Pemkab Pidie segara mencairkan upah jerih keuchik. Dengan keterlambatan pembayaran upah keuchik ini dilaporkan sudah ada keuchik yang terpaksa meminjam uang pada  orang lain untuk kebetuhan rumah tangga.

Adapun besar upah jerih keuchik setiap bulan Rp 900.000 dikalikan empat bulan artinya sudah mencapai Rp 3.600.000. Sedangkan sekretaris desa sebesar Rp 300.000/bulan dan tiga kaur masing-masing Rp 200.000/bulan.

Keuchik Jumphoih Adan, Syamaun Ibrahim mengatakan, persoalan sekarang para keuchik bertambah bingung. sebelumnya dijelaskan, akan diberi form untuk menyusun rencana anggaran pendapatan belanja gampong (RAPBG)

Sementara itu Keuchik Gampong Cot Baroh, Abdul Gani Hasan mengadakan kepada team redaksi gampongcotbaroh.desa.id rabu (15/4) untuk penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja gampong (RAPBG) menunggu  form dan menunggu sekretaris desa serta bendahara desa berstatus PNS sebagai mana yang telah dijanjikan oleh Pemkab Pidie, apabila itu sudah lengkap baru dilakukan penyusunan RAPBG.

Namun sampai hari ini belum ada pentunjuk dan dimana form itu. ” posisi kami menunggu, tetapi tidak tahu sampai kapan.” ujar Ibrahim Syamaun. Hal senada juga diungkapkan beberapa keuchik lainya dihubungi terpisah.

“Namun yang aneh hingga saat ini belum ada tanda-tanda penujukan sekretaris desa dan bendahara desa berstatus PNS, keuchik layaknya menunggu boh ara anyoet (nama buah dalam bahasa Aceh) “, ujar pimpinan redaksi gampongcotbaroh.desa.id.

Sedang disusun RAPBG

Wakil Bupati Pidie, M. Iriawan SE ditanyak Serambi  terpisah mengaku, sebelunya pembayaran upah aparatur gampong itu masuk dalam anggaran desa. Artinya tidak dikirim melalui Pemkab. Cuma persoalanya sampai hari ini dana desa belum dikirim ke  satu desa pun karena menunggu proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (RAPBG) disusun. Adapun RAPBG itu disampaikan dari semua gampong ke Pemkap Pidie. Barulah setelah itu ditrnsfer dana desasebagaimana diatur Undang-Undang (UU) No 6 tahun 2014.

Disebutkan, tahun ini merupakan pertama diberlakukan pengangaran dana desa sehingga pada pelaksanaanya tentu tidak segampang direncanakan dan masih ada kekurangan sana sini (Serambi Indonesia, Redaksi cotbaroh.id)

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan