Dana Otsus Kab/Kota – Aceh Capai Rp 2,86 Triliun

Indikatif

Pagu Indikatif Dana Otsus 23 Kabupaten/Kota – Aceh [Sumber : Serambi Indonesia]

www.gampongcotbaroh.desa.id | Banda Aceh – Unsur pemerintahan dari 23 Kabupaten/Kota bersama pimpinan, komisi, dan anggota DPRK-nya, sejak Sabtu (28/3) sampai hari ini, Senin mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Program Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Tambahan Bagi Hasil Migas tahun 2016 di Aula Bappeda Aceh di Banda Aceh.

Sekda Aceh, Dermawan kepada wartawan mengatakan, Musrenbang Otsus dan Tambahan Bagi Hasil Migas Tahun 2015 dilaksanakan untuk penyusunan rencana kerja Pemerintah Aceh tahun 2016.

Sekda Aceh mengingatkan, dana otsus yang diterima Pemerintah Aceh sejak 2007 akan berakhir pada 2027. Jangka waktu penerimaan dana otsus itu sesuai amanah UUPA. Besaran atau nilai dana otsus yang diterima sebesar 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional selama 15 tahun dan selama lima tahun lagi sebesar 1 persen.

Sejak 2014, berdasarkan amanah Qanun Nomor 2 Tahun 2013, sebesar 40 persen dana otsus yang menjadi jatahnya Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak lagi dikelola oleh Pemerintah Aceh, melainkan langsung ditransfer ke kas Kabupaten/Kota sesuai tahapannya.

Sampai 2015, sebut Dermawan, Aceh sudah menerima dana otsus selama sembilan tahun. Kalau pemerintah yang sekarang dan lima tahun mendatang tidak hati-hati dalam hal penggunaan dana otsus itu untuk kemajuan pembangunan infrastuktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan sosial, sebagaimana diamanahkan UUPA, maka pemimpin Aceh sekarang dan ke depan akan disalahkan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten/Kota, lanjut Dermawan, harus bisa menyelaraskan usulan program penyusunan penggunaan dana otsus dan tambahan bagi hasil migasnya dengan rencana pembangunan lima tahun atau tahunan yang telah disusun Pemerintah Aceh melalui Bappeda dan SKPA.

Kepala Bappeda Aceh, Abubakar Karim mengatakan, Musrenbang Penyusunan Program Pembangunan Sumber Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dilaksanakan agar usulan program pembangunan yang dibuat kabupaten/kota bisa tersambung atau terkoneksi dengan usulan program prioritas pembangunan yang dibuat SKPA dan Bappeda Aceh untuk 2016.

Menurut Abubakar, Pemerintah Aceh selaku penanggungjawab penerimaan dana otsus harus mengetahui, apakah dana otsus yang akan diterima kabupaten/kota penggunaannya sudah sesuai isi pasal 183 UPPA dan  Qanun Nomor 2 Tahun 2013.

Jadi, kata Abubakar Karim, kalau pada akhir tahun nanti pihak BPK atau lembaga audit negara lainnya meminta pertanggungjawaban kemana saja dana otsus digunakan Pemerintah Aceh, kita bisa memperlihatkan tanda bukti secara nyata, baik yang dikelola kabupaten/kota sebesar 40 persen maupun yang dikelola provinsi sebesar 60 persen.

Sumber : aceh.tribunnews.com

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan