Program BKPG Lanjut

*Per Gampong Dapat Rp 30 Juta

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh kembali melanjutkan Program Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) pada tahun 2015. Ada 6.474 gampong yang akan menerima dana tersebut, masing-masing sebesar Rp 30 juta.

Namun Gubernur Aceh memastikan, tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan program BKPG. “Dana BKPG yang kita salurkan tahun ini merupakan yang terakhir,” kata Gubernur Zaini Abdullah kepada Serambi, Selasa (24/3).

Ia menyampaikan hal itu di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, sesaat sebelum terbang ke Cina. Bersama Gubernur juga ada Kepala BPM Aceh, Drs Zulkifli Hasan, dan Kepala Biro Humas Setda Aceh, Ali Al Fatah.

Gubernur menjelaskan, pengalokasikan anggaran BKPG pada tahun 2015 ini dimaksudkan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur desa yang pada tahun lalu belum selesai 100 persen.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh, Drs Zulkifli Hasan, menjelaskan, Pemerintah Aceh dalam RAPBA murni 2014 awalnya berniat menganggarkan dana sebesar Rp 80 juta per desa. Tetapi karena dana tidak cukup, maka disediakan Rp 50 juta, sementara sisanya akan disediakan kembali dalam RAPBA Perubahan 2014.

“Tetapi dalam perjalanannya, pada saat dilakukan RAPBA Perubahan 2014, anggaran juga tidak tersedia, maka diambil kebijakan disediakan dalam RAPBA murni 2015 ini,” imbuh Zulkifli.

Itu pun tidak serta berjalan mulus. Pengalokasian dana BKPG sempat hampir dihapus, karena pada tahun ini ini mulai berlaku UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu juga karena banyak alokasi anggaran wajib yang belum terpenuhi kuota minimalnya, seperti alokasi dana di bidang pendidikan.

“Namun karena itu merupakan utang atau janji Pemerintah Aceh, maka alokasi anggaran disediakan kembali oleh Banggar Dewan dan TAPA, sebesar Rp 193 miliar,” sebut Zulkifli.

Sementara terhadap kekurangan alokasi dana pendidikan dan belanja modal yang masih rendah, itu akan dilakukan dengan melakukan rasionalisasi belanja pegawai dan bantuan hibah barang dan bantuan sosial.

Sementara itu, terkait dengan rasionalisasi anggaran (APBA 2015) yang tidak disampaikan TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh) kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan permintaan maaf.

“Atas kelupaan TAPA melaporkan hasil rasionalisasi anggaran, dalam pertemuan dengan Banggar Dewan kita sudah meminta maaf,” kata Wagub usai pertemuan dengan Banggar Dewan dan TAPA di Gedung Serbaguna DPRA, Selasa (24/3).

Rasionalisasi dilakukan pada dana bantuan hibah barang dan bantuan sosial. Sisa dana selanjutnya dipindahkan untuk pemenuhan kebutuhan pagu dana pendidikan, belanja modal, dan lainnya.

Sekda Aceh, Dermawan, menambahkan, rasionalisasi bukan hanya terjadi pada dana hibah dan bansos, tetapi juga belanja pegawai. Pada pos belanja tidak langsung, jumlah belanja pegawai yang dikurangi cukup besar mencapai Rp 86 miliar, sedangkan pada pos belanja langsung mencapai Rp 11,7 miliar.

“Hasil pengurangan itu dialokasikan untuk menambah belanja pendidikan, modal, dan lainnya yang belum cukup,” imbuh Dermawan.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, juga mengatakan hal yang sama. Dalam pertemuan dengan Banggar Dewan, Wagub dikatakannya telah menyampaikan permohonan maaf atas kelupaan tim TAPA melaporkan hasil perbaikan dan rasionalisasi dana hibah dan bansos yang dikoreksi Mendagri.

Selain itu, pihak TAPA juga sudah menjelaskan kembali pergeseran dan rasionalisasi anggaran yang terjadi dalam APBA 2015, termasuk program dan kegiatan usulan aspirasi anggota DPRA. Setelah mendapat penjelasan dari TAPA, Banggar Dewan selanjutnya meminta TAPA menyampaikan dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah dibuat SKPA kepada Banggar Dewan.

Dokumen ini sebagai alat kotrol bagi anggota Dewan, apakah program dan kegiatan yang terdapat dalam DPA dilaksanakan atau tidak. “Ini penting karena pengawasan itu merupakan salah satu dari tiga tugas anggota legislatif,” imbuh Muharuddin.

[Sumber : aceh.tribunnews.com]

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan