BKPG Berkurang Jadi Rp 30 Juta Per Gampong

BKPG

www.gampongcotbaroh.desa.id | Banda Aceh – Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) dari Pemerintah Aceh yang sebelumnya Rp 50 juta per desa, pada tahun ini sudah diusul dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) menjadi Rp 30 juta setiap desa. Salah satu penyebab berkurangnya usulan dana terhadap program ini karena Pemerintah Aceh mengusulkan dana lebih besar untuk melanjutkan pembangunan jalan tembus lintas tengah.

Kepala Bappeda Aceh, Prof Abubakar Karim MS menyampaikan hal ini ketika menjawab Serambi kemarin yang mempertanyakan program prorakyat apa saja yang masih dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 ini. Menurutnya, Pemerintah Aceh tahun ini mengalokasi dana untuk program BKPG Rp 193,9 miliar atau setiap desa/gampong di Aceh akan mendapat Rp 30 juta.

“Anggaran ini berkurang karena kita harus mengalokasikan dana yang besar untuk melanjutkan pembangunan jalan tembus lintas tengah mencapai Rp 300 miliar,” kata Abubakar.

Menurutnya meski dalam RAPBA sudah banyak diusulkan untuk program prorakyat sehingga BKPG berkurang menjadi Rp 30 juta per gampong.

“Tetapi mulai tahun ini Pemerintah Pusat memberikan dana bantuan pembangunan desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Misalnya Kabupaten Gayo Lues mendapat alokasi dana desa dari pusat Rp 9,159 miliar. Jumlah desa sekitar 144, jadi setiap desa akan mendapat dana bantuan dari pusat ini Rp 63 juta ditambah dari provinsi Rp 30 juta, sehingga totalnya Rp 93 juta/desa,” jelasnya.

Abubakar mengatakan Pemerintah Pusat akan terus meningkatkan pemberian bantuan ini. Informasinya dalam RAPBN Perubahan 2015 nanti, pagu anggaran bantuan untuk desa dinaikkan lagi hingga empat kali lipat. Karena itu, menurutnya pengurangan BKPG pada tahun ini tidak akan membuat program pembangunan yang telah dibuat aparatur gampong jadi terhenti, bahkan volumenya harus ditambah karena alokasi dana bantuan pembangunan desa dari pemerintah pusat akan bertambah, setelah RAPBN Perubahan 2015, pada bulan Maret atau April 2015 mendatang disahkan DPR RI.

Kepala Bappeda Aceh, Abubakar Karim juga menginformasikan selain BKPG, Pemerintah Aceh juga telah mengalokasi anggaran untuk program prorakyat lanjutan lainnya dalam RAPBA yang akan disahkan DPRA pada 31 Januari 2015. Program itu, yakni Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA), bantuan pendidikan bagi anak yatim piatu, rumah dhuafa, beasiswa mahasiswa, dan lainnya.

Abubakar mengatakan sesuai laporan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr M Yani bahwa target sasaran program JKRA tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Tahun 2014 lalu, jumlah masyarakat yang dilayani berobat gratis melalui program JKRA sekitar 1,6 juta jiwa, pada 2015 ditargetkan 2,3 juta jiwa dan sisanya karena penduduk Aceh mencapai 5,2 juta, sebagian ditanggung Pemerintah Pusat melalui BPJS.

“Karena itu anggaran untuk program JKRA sekitar Rp 467 miliar atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sekitar Rp 415 miliar. Pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakilnya Muzakir Manaf menargetkan dalam masa pemerintahannya lima tahun, seluruh penduduk Aceh bisa berobat gratis,” jelasnya.

Sumber : aceh.tribunnews.com

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan