568 Sekretaris Gampong di Pidie akan Diganti dengan PNS

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie

www.gampongcotbaroh.desa.id | Sigli – Bupati Pidie, Sarjani Abdullah akan menggantikan 568 Sekretaris Desa (Sekdes) non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh gampong Pidie dengan orang-orang yang kini sudah menjadi PNS.

“Posisi sekdes akan kita isi dari PNS. Mereka tinggal di desa bertugas dan harus mampu mengelola anggaran desa,” kata Bupati Pidie, Sarjani Abdullah kepada Serambi kemarin.

Namun begitu, ia meminta sekdes non-PNS ini tidak berkecil hati karena mereka akan diupayakan untuk mengisi jabatan lain di gampong tersebut sesuai kebutuhan. Menurutnya, tahun ini pertama sekali akan diberlakukan perangkat gampong sebagai pengelola anggaran. Sekdes juga bertugas sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

“Jadi sekdes wajib memilik Nomor Induk Pegawai (NIP). Jika tidak bakal meragukan. Maka semua sekdes kita ganti dengan PNS,” tutur Sarjani.

Disebutkan, proses pergantian sekdes non PNS direncanakan bertahap seiring persiapan Perbup Dana Desa turun. “Kita sedang susun Perbup berkaitan jalannya dana gampong berdasarkan UU No 6 tahun 2014,” katanya.

Karena itu, Bupati mengimbau keuchik bertanggungjawab menjalankan pembangunan dan mengelola dana gampong. “Saya tidak mau, ada keuchik yang berurusan dengan hukum nantinya,” tegas Bupati.

Sementara itu, data dari Bagian Pemerintahan Setdakab Pidie, data sekdes non-PNS 568 orang. Kemudian data sekdes berstatus PNS sebanyak 159 orang dari total 727 gampong definitif di Pidie.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pemberdaan Masyarakat (BPM) Pidie, Zulfikar Yacob mengkhawatirkan tingkat pemahaman keuchik tentang dana desa ini. Karena itu, ia meminta keuchik betul-betul paham melaksanakannya. Ia mengaku, semua gampong sudah memiliki Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).

Setelah RPJMG lahirnya daftar usulan anggaran atau disebut Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (RAPBG). Kemudian RAPBG dibahas bersama tuha peut gampong, barulah jadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG). “Setelah itu barulah diqanunkan sehingga dimulai pembangunan,” kata Zulfikar.

Menurutnya, payung hukum peraturan ini adalah UU No 6 tahun 2014 tentang desa PP No 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 6. Selanjutnya PP No 60 tahun 2014 tentang alokasi dana untuk desa bersumber dari APBN.

Sumber : aceh.tribunnews.com

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan