Sistem Pemerintahan Mukim dan Gampong di Aceh

Saat ini ada dua bentuk pemerintahan yang berlaku di Aceh, yaitu bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada UUD 45 yang berlaku di Indonesia dan Pemerintahan Aceh. Secara struktural terdapat perbedaan antara dua bentuk pemerintahan ini. Yaitu adanya lembaga Wali Nanggroe, Mukim dan Gampong di pemerintahan Aceh. Hal inilah yang akan di uraikan dalam tulisan ini. Khususnya tentang sistem pemerintahan Mukim dan Gampong.

Dalam buku The Sultanate Of Aceh karya Lie Kam Hing pada tahun 1994, serta buku karangan Tengku Ibrahim Alfian: Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah. Di sebutkan bahwa Struktur Pemerintahan Aceh terdiri dari Enam Unsur, yaitu :1. Sultan, 2. Sagoe dipimpin oleh seorang Panglima Sagoe, 3. Ulei Balang dipimpin oleh seorang Ulei Balang, 4. Mukim dipimpin oleh Imum Mukim, 5 Gampong dipimpin oleh Keuchik dan 6. Kawom/ Duson dipimpin oleh Ulei Kawom atau kepala Dusun. Untuk saat ini posisi seorang Sultan setara dengan Presiden atau Pemerintahan Pusat, Panglima Sagoe setara dengan Pemerintah Provinsi atau Gubernur, Ulei Balang setara dengan Pemerintahan Kabupaten (Bupati) atau Kota (Wali Kota), Imum Mukim setara dengan Kecamatan (Camat), Gampong setara dengan Desa dan Kawom/Duson setara Rukun Tetangga/RT.

Kalau kita lihat dari sejarahnya kenapa di Aceh terdapat pemerintahan Mukim ? ternyata tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat Aceh yang beragama islam, dalam sebuah Mukim membawahi beberapa Gampong dan terdapat satu Mesjid yang dipergunakan untuk mendirikan Sholat Jum’at secara bersama. Selain itu syarat – syarat seseorang untuk menjadi Imum Mukim adalah harus ahli dalam agama dan adat. Kalau di zaman Kesultanan Aceh seorang yang diangkat menjadi Imum Mukim adalah seorang Tengku atau Seorang Ulama. Untuk menentukan siapa yang lanyak dipilih menjadi Imum Mukim dipilih secara Musyawarah oleh perwakilan tokoh – tokoh masyarakat yang ada dalam beberapa Gampong tersebut.

Dalam pasal 8 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Mukim disebutkan bahwa tugas Imum Mukim adalah:

a) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat;
b) Melaksanakan kegiatan adat istiadat;
c) Menyelesaikan sengketa;
d) Membantu peningkatan pelaksanaan syariat islam;
e) Membantu penyelenggaraan pemerintah, dan;
f) Membantu pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut seorang Imum Mukim berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat yang ada dalam Gampong, baik itu Keuchik, Peutua Adat maupun Tengku Imum Meunasah. Gampong merupakan Pemerintah Bawahan dari Mukim, kalau dilihat dari sejarahnya terbentuk pada masa Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636). Yakni bentuk tetorial atau wilayah yang terkecil dari susunan pemerintahan pada masa itu. Sebuah Gampong terdiri dari beberapa rumah yang letaknya saling berdekatan antara satu dengan yang lain. Sebuah Gampong biasanya dilingkari pagar, dihubungkan oleh satu pintu masuk, suatu jalan yang melewati sawah atau kebun (lampoh) yang tembus ke kampung yang lain, dan di setiap Gampong tersebut terdapat sebuah Meunasah (Mushola). Tidak bisa disebut Gampong kalau didalamnya tidak ada Meunasah.

Pimpinan Gampong di sebut Keuchik, Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong yang dibantu oleh perangkatnya yaitu sekretaris dan bendahara yang dipilih oleh Keusyik atas persetujuan Tuha Peut serta para perangkat lainnya seperti Keamanan Gampong, Badan Pembangunan Gampong, Peutua Duson, Peutua Meunasah, Peutua Adat, Peutua Seunebok, Peutua Keurajen Blang, Pawang Laot, Peutua Uroe Pekan, dan lain – lain. Tugas dan kewajiban seorang keusyik adalah memimpin pelaksanaan pemerintah Gampong, membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat islam, menjaga dan melestarikan adat istiadat, memajukan ekonomi warga, memelihara ketenraman Gampong, menjadi hakim perdamain, mengajukan rancangan Reusam (Peraturan) Gampong, mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong serta mewakili kampungnya baik didalam maupun diluar kampung.

Seorang Keuchik dipilih secara musyawah oleh semua orang Gampong dan dahulu dimasa kesultanan Keuchik di lantik langsung oleh Imum Mukim. Seseorang yang diangkat menjadi Keuchik adalah seorang tokoh masyarakat yang punya komitmen untuk membela kepentingan dan keinginan warga. Ia bekerja melayani warga dengan ikhlas dan tampa pamrih, dahulu seorang Keuchik hanya dibayar seperempat ringgit atau hanya cukup untuk ngon bloeu ranueb (uang pembeli sirih) .

Perangkat Pemerintah Gampong selain Keuchik adalah Imum Meunasah dan Tuha Peut Gampong. Imum meunasah adalah seorang Tengku yang mahir dalam masalah agama. tugas Imum Meunasah selain mengajarkan pendidikan agama kepada masyarakat juga orang yang menegakkan hukum yang sesuai dengan syariat islam dalam Gampong. Dalam penjelasan Pasal 10 Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Gampong, disebutkan bahwa Imum Meunasah punya kedudukan yang sejenjang dengan Keusyik, dimana fokus kerja Keuchik bertanggungjawab pada pelaksanaan Pemerintahan sedangkan Imum Meunasah bertanggungjawab pada pelaksanaan agama.

Dalam pasal 34 Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Gampong disebut bahwa Tuha Peut Gampong adalah sebagai Badan Perwakilan Gampong, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintahan Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Tugas dan usaha Tuha Peut antara lain adalah meningkatkan upaya peningkatan pelaksanaan syariat islam dan adat, melestarikan adat dan budaya, melaksanakan fungsi legistlasi, melaksanakan fungsi anggaran, melaksanakan fungsi pengawasan, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong. Dahulu pada masa kesultanan Aceh Tuha Peut terdiri dari empat unsur yaitu Ulama, Tokoh Masyarakat, Pemuka Adat dan Cendekiawan.

 Kolaborasi keempat unsur tersebutlah yang akhirnya melahirkan Keurajen atau pegangan bagi masyarakat Aceh yang di kenang sampai saat ini. Yaitu Adat Bak Po Temeruhom, Hukom Nibak Syiah Kuala, Qanuen Bak Putroe Phang Resam nibak Bin Tara (adat berada ditangan Po Temeruhom, Hukum Islam berdasarkan Fatwa Syiah Kuala, Pedoman Pemerintahan ditangan Putroe Phang, Peraturan Perang ada di Bintara).

Keuangan Gampong bersumber dari Pendapatan Asli Gampong ( seperti: hasil usaha Gampong, hasil kekayaan Gampong, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong – royong masyarakat, zakat dan pendapatan yang lain yang sah dan halal), bantuan dari pemerintah Pusat, provinsi maupun kota/kabupaten (seperti pajak dan restribusi, dana perimbangan, bantuan lain dari pemerintah atasan, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman Gampong), dana keungan tersebut setelah di kelola oleh Pemerintahan Gampong tidak boleh dipungut atau di ambil alih oleh pemerintah yang lebih atas tingkatannya. [www.facebook/sejarahaceh]

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan