Prosedur Pengurusan Akta Kelahiran

“Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya”. (Pasal 53 ayat 2 UU HAM)

Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang meliputi nama, orangtua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti hak keperdataan (waris, dan nafkah), akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. 


Hak atas akta kelahiran dijamin dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.


Faktanya, saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada. Kondisi ini tidak hanya karena ketidaktahuan masyarakatakan arti penting akta kelahiran, biaya yang tidak terjangkau dan prosedur yang panjang, namun karena sikap diskriminatif terhadap mereka, yang dipandang sebagai “yang lain” atau berbeda dari kelompok mayoritas.


Di Indonesia, pencatatan kelahiran secara tidak langsung merupakan turunan dari pencatatan perkawinan. Persoalannya, terdapat perkawinan yang tidak bisa dicatatkan di catatan sipil karena interpretasi undang-undang yang berbeda, seperti kasus yang dialami para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mereka tidak bisa memiliki dokumen perkawinan dari negara, karena kepercayaan mereka tidak diakui negara. Akibatnya, anak-anak yang lahir mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran. 


Jika bias mendapatkan akta kelahiran maka status anak dianggap bukan berasal dari perkawinan yang sah (anak luar kawin) dan hanya memiliki nama ibu dalam akta. Walhasil, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dalam hal hak waris, hak nafkah dan lain-lain. Maka, mereka yang berasal dari luar nilai-nilai, moral, dan ideologi yang dominan di negeri ini, mengalami berbagai diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.


Dengan lahirnya UU Adminduk, dengan dijaminnya pencatatan perkawinan bagi para penghayat, maka setiap anak yang lahir dari pasangan penghayat dengan sendirinya berhak mendapatkan akta kelahiran. Berikut informasi terkait dengan pendaftaran kelahiran.


Kapan peristiwa kelahiran dilaporkan ?


UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. 


Sedangkan untuk kelahiran mati dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. Pembatasan jangka waktu pelaporan ini akan menentukan jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan prosedur pembuatannya. Misalkan untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.


Dasar Hukum Pelaporan Kelahiran

  1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  4. Peraturan Pemerintah Nomr 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undnag-undang nomor 23 Tahun 2016, tentang Administrasi Kependudukan.

Manfaat Akta Kelahiran

  1. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang.
  2. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai indentitas seseorang.
  3. Sebagai bahan rujukan penetapan indentitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah
  4. Masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi.
  5. Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan Polri.
  6. Pembuatan KTP, KK dan NIK.
  7. Pembuatan SIM.
  8. Pembuatan Paspor.
  9. Pengurusan tunjangan keluarga
  10. Pengurusan warisan
  11. Pengurusan beasiswa
  12. Pengurusan Pensiun bagi pegawai
  13. Melaksanakan pencatatan perkawinan
  14. Melaksanakan Ibadah Haji
  15. Pengurusan kematian
  16. Pengurusan perceraian
  17. Pengurusan pengakuan anak
  18. Pengurusan pengakatan anak/adopsi

Prosedur Dan Persyaratan Pelaporan Kelahiran

* Kelahiran ditempat Domisili Ibunya

1. Persyaratan :

  1. Surat Keterngan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
  2. Nama dan Indentitas saksi kelahiran
  3. KK dan KTP Orang tua
  4. Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
  5. Pengurusan Akta Kelahiran tidak dipungut biaya (gratis)

2. Tata Cara :

  1. Penduduk datang ke Petugas Registrasi di Gampong dan memgisi formulir Surat Keterangan Kelahiran
  2. Keuchik Gampong menuruskan formulir Surat Keterngan Kelahiran ke UPTD Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Dalam hal UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada, Keuchik Gampong mengirim formulir Surat Keterangan Kelahiran  Ke Kecamatan untuk Diteruskan Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
  4. Penjabat Pencatatan Sipil pada UPTD/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota mencatat dalam Rigister Akta dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran
  5. Penjabat Pencatatan Sipil menyerahkan kutipan akta Kelahiran Kepada Pemohon atau mengirimkan melalui Gampong.

*Kelahiran Di Luar Tempat Domisili Ibuny

1. Persyaratan

  1. Surat Keterngan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
  2. Nama dan Indentitas saksi kelahiran
  3. KK dan KTP Orang tua
  4. Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
  5. Pengurusan Akta Kelahiran tidak dipungut biaya (gratis)

2. Tata Cara :

  1. Penduduk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat keterangan kelahiran  dari dokter/bidan/penolong kelahiran dengan menujukan KTP ibu atau bapaknya.
  2. Penjabat Pencnatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Kabupaten/Kota mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran.

*Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asul Usulnya

  1. Pelapor / penolong datang ke UPTD / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota dan mengisi formulir Surat Keterngan Kelahiran dengan menyerahkan berita acara pemeriksaan dari Kepolisian.
  2. Penjabat Pencatatat Sipil Pada UPTD/ Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten/Kota mencatat dalam Register Akta Kelahiran  dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

*Penting

Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah/sejak kelahiran.

Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penertiban tempat domisili penduduk. Ini berlaku sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 Thaun 2013.

Penerbitan Akta Kelahiran Pelaporanya melebihi waktu 1 (satu) tahun semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri diubah cukup denngan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Untuk informasi lebih jelas silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota masing-masing.

untuk masyarakat Pidie dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) via email disdukcapil@pidiekab.go.id  dan Facebook Kependudukan Pendir

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan