Damai Aceh dalam MoU Helsinki

Mou

Jum’at 15 Agustus 2014, hari yang sangat bersejarah bagi Masyarakat Gampong Cot Baroh dan bagi rakyat Aceh khususnya. Sembilan tahun sudah rakyat Aceh kembali hidup tenang dan nyaman di negerinya sendiri. Perdamaian yang tercipta merupakan anugrah dari Yang Maha Kuasa kepada rakyat Aceh dan bangsa Indonesia. Aceh negeri Serambi Mekkah. Tanah Aceh suci yang berarti harus bersih dari ceceran darah peperangan. Tsunami di akhir 2004 silam telah menyapu sisa-sisa darah yang masih membekas disebagian wilayah perang. Kini dentuman suara senapan serta bau asap mesiu sudah tidak ada lagi karena perang memang sudah usai.

Tepatnya sembilan tahun lalu, 15 Agustus 2005 pukul 12.00 waktu Helsinki atau 16.00 WIB bertempat di Smolna the Government Bunked Hall (Balai Pertemuan Finlandia) yang berjarak hanya 200 meter dari Istana Presiden Finlandia Kota Helsinki, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dapat bertemu dan duduk bersama di satu meja untuk meng-ikrarkan janji, membubuhkan tanda tangan dalam MoU Helsinki atas kesepakatan perdamaian, penghentian perselisihan, kekerasan dan perang dari konflik yang sangat panjang di Aceh yang telah berlangsung selama hampir tiga puluh tahun.

Adalah Crisist Management Initiative (CMI), lembaga yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Matti Ahtisaari yang memediasi pertemuan perendingan tersebut. Tercapainya kesepakatan perdamaian Aceh merupakan perjalanan panjang dari kedua belah pihak dalam proses negosiasi politik yang alot. Lobi-lobi politik dalam proses perundingan, ditempuh pemerintah RI melalui pendekatan kemanusiaan dengan mempertimbangkan : penderitaan rakyat Aceh harus dihentikan, rusaknya tatanan perekonomian harus disudahi, hancurnya sarana dan prasarana umum serta hilangnya puluhan ribu nyawa masyarakat sipil yang tidak berdosa menjadi telaah para perunding untuk mengakhiri konflik. Disamping itu, selama berlangsungnya perang antara kedua belah pihak (aparat RI dan pasukan GAM), banyak jatuh korban sipil, terjadi pengrusakan dan pembakaran fasilitas umum seperti sekolah-sekolah, gedung-gedung pemerintah dan rumah-rumah penduduk, terjadinya intimidasi terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah oleh rasa ketidak puasan serta pelampiasan kemarahan di lapangan, ekses dari terjadinya kontak senjata.

Konflik yang telah merenggut puluhan ribu nyawa rakyat Aceh yang tidak berdosa, menorehkan luka panjang rakyat yang tidak mengerti makna perang dan untuk serta kepada siapa persembahan akhirnya diberikan. Penderitaan rakyat Aceh kian terasa tatkala musibah gempa dan tsunami diakhir 2004 melumatkan sebagian wilayah Nanggroe Indatu. Peta Aceh bagaikan sebuah buku cerita yang tidak pernah tamat dibaca. Derita yang satu sedang diaduk penafsirannya, lantas muncul derita baru yang lebih memilukan lagi. Aceh lantak laju dengan derita panjangnya.

Selama proses perundingan yang sangat alot memakan waktu yang sangat panjang hingga tercapainya kesepakatan, dilakukan pemerintah dengan tokoh-tokoh GAM yang ada di luar negeri seperti di Malaysia, pertemuan di Jenewa hingga sampai ke Markas Pimpinan Tinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Swedia. Berat hati untuk kembali kepangkuan ibu pertiwi tidak akan pernah menghapus catatan panjang untuk sebuah perjuangan. Dan harga mati untuk mewujutkan Aceh Merdeka, bukanlah prinsip kemanusiaan bila rakyat harus terus menderita serta korban nyawa selamanya menghitung jumlah yang semakin tinggi dari hari kehari.

Allah SWT sang pencipta alam, langit dan manusia berkehendak, bahwa kesadaran manusia harus diuji. Dengan ketulusan hati serta ikhlas dan kembalinya rasa kemanusiaan untuk mengakhiri penderitaan rakyat akibat dari konflik perang serta penderitaan dari musibah gempa dan tsunami yang merenggut ratusan ribu nyawa rakyat Aceh, menjadi hikmah bahwa malapetaka sudah cukup menyengsarakan. MoU Helsinki adalah bukti kesepakatan kedua belah pihak (RI dan GAM) untuk mengakhiri penderitaan rakyat Aceh agar kembali dapat hidup tenang dan nyaman sebagai manusia yang sebenarnya di muka bumi milik Allah SWT.

Sebelumnya, sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang melengserkan presiden Soeharto, pemerintah peralihan BJ.Habibie sampai masa pemerintahan reformasi Abdurrahman Wahid hingga Megawati, beberapa perundingan untuk menyelesaikan konflik Aceh sudah pernah dilakukan, namun selalu gagal dan tidak pernah membawa hasil seperti yang pernah diupayakan oleh Henry Dunant Center for Humanitarian (HDC). Sempat terjadi jeda perang, hanya bertahan beberapa bulan dan kemudian kontak tembak senjata di hampir seluruh wilayah Aceh kembali mewarnai langit dengan asap mesiu dan ceceran darah yang membekas di tanah Serambi Mekkah. Aceh, sangat pilu dalam derita.

Dimasa pemerintahan Orde Baru dibawah kendali Soeharto, konflik Aceh terkesan jauh dari pemberitaan dan menutupi mata internasional. Gerakan Aceh Merdeka–awalnya dengan simbol Aceh Merdeka (AM)–yang diproklamirkan pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Tgk. Hasan Di Tiro, Tgk. Daud Panek, Tgk. Ilyas Leubee, Tgk. Husaini, Tgk. Zaini Abdullah, Tgk. Malik Mahmud dan beberapa tokoh lainnya saat itu di Gunung Halimun, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Masa itu, aksi-aksi Aceh Merdeka baru sebatas menaikkan bendera dan intimidasi kepada pekerja asing di proyek-proyek vital kawasan Aceh Utara. Gerakan pemberontakan ini semakin meluas dan mendapat simpati rakyat oleh karena ketidakadilan dan memerataan serta pemanfaatan Sumber Daya Alam Aceh yang tidak pernah dinikmati oleh rakyat Aceh itu sendiri. Hingga akhirnya pemerintahan Soeharto membungkus Aceh dengan Daerah Operasi Militer (DOM) dengan tujuan “penghapusan pemberontak” yaitu Operasi Jaring Merah. Dimana tokoh-tokoh Aceh Merdeka (AM) yang ada di Aceh di tangkap dan sebagiannya masih sempat mencari suaka politik ke Malaysia sampai ke Swedia dan menjadikan Negara tersebut sebagai Markas Pusat Pemerintahan Aceh Merdeka di luar negeri hingga sekarang.

 Kado Daerah Operasi Militer (DOM) yang di hadiahkan Soeharto kepada Aceh, membuat luka rakyat Aceh semakin berdarah dan merah membekas di hampir setiap pelosok kampung/desa daerah-daerah kabupaten Provinsi yang dulunya bernama Daerah Istimewa Aceh. Gerakan untuk “penghapusan pemberontak” digelar seratusan ribu aparat keamanan RI yang dikirim ke Aceh. Banyak rakyat biasa yang tidak bersalah meregang nyawa karena hanya tidak tahu menjawab “dimana pemberontak”. Anak-anak menjadi yatim bahkan yatim piatu sebab orang tuanya dibawa dan tidak pernah kembali. Janda-janda seketika menjadi penghias kampung karena suami-suami mereka telah “dihapus”. Ada desa yang dikenal dengan “kampung janda” karena penghuninya hanya tinggal janda-janda. Sungguh sangat memilukan.

Sejak pemerintahan Orde Baru jatuh, Gerakan Aceh Merdeka kembali unjuk gigi dengan membentuk pasukan Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) yang merupakan sayap perang Gerakan Aceh Merdeka (yang dahulu bernama Aceh Merdeka /AM). Gerakan Aceh Merdeka (GAM) membesar dan menyebar bagaikan lebah yang siap menyengat ke seluruh wilayah Aceh. Eksistensi gerakan pemberontakan ini juga mendapat dukungan rakyat yang tidak puas dengan pemerintah pusat dengan politik sentralisasinya. Sumber Daya Aceh dikuras dan tidak pernah dinikmati oleh rakyat Aceh itu sendiri. Mobil Oil dan Gas Arun (LNG) di Aceh Utara hanya asap hitam, debu serta kebisingan dirasakan bagi masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Aceh umumnya. Issu bahwa bila pabrik tersebut berdiri, maka rakyat Aceh akan menggunakan gas sebagai sumber api untuk memasak dan lain-lain. Kenyataannya, minyak tanah untuk kompor saja tidak sanggup dibeli oleh masyarakat sekitar saat itu. Belum lagi dengan pabrik-baprik besar lainnya di Aceh, semuanya hanya pemandangan dan membuat angka kemiskinan di Aceh kian melebar tiap tahunnya.

Provinsi Aceh, adalah daerah modal bagi perjuangan republik. Disaat daerah-daerah lainnya di republik ini telah jatuh dan dikuasai oleh Belanda, maka Aceh merupakan satu-satunya daerah yang masih bertahan dan tidak pernah membiarkan penjajah untuk menguasainya. Sejarah Indonesia yang sebenarnya–(saya katakan yang sebenarnya, karena di jaman Orde Baru sejarah bangsa Indonesia banyak di salah cetakkan demi untuk kepentingan politik penguasa waktu itu)–terlukis dengan tinta emas, bahwa Aceh sebagai “daerah modal perjuangan”. Tapi kenyataannya, dapat disaksikan bahwa Aceh merupakan daerah tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Di jaman kemerdekaan, Presiden RI pertama Soekarno berkunjung ke Aceh. Dalam pertemuan dengan rakyat Aceh dan saudagar-saudagar Aceh, presiden Soekarno memohon kepada rakyat Aceh untuk menyumbangkan sebuah pesawat terbang kepada republik. Soekarno menangis dihadapan Panglima Militer Daerah Aceh, Langkat, Sumatera dan Tanah Karo Tgk. Muhammad Daud Beureueh, serta memelas bahwa beliau tidak akan kembali ke Batavia (Jakarta) apabila rakyat Aceh belum menyetujui permohonannya. Akhirnya, saat itu juga, rakyat Aceh mengumpulkan harta yang dimilikinya untuk dijual dan hasilnya disumbangkan kepada Pemerintah Soekarno untuk dibelikan pesawat terbang.

Lega hati Soekarno. Pesawat Dakota “Seulawah RI.001” dimiliki oleh Republik Indonesia sebagai pesawat terbang pertama. Dan,“Seulawah RI.001” inilah yang membawa Soekarno dan pejabat-pejabat tinggi negeri ini dalam berbagai lawatan dan kunjungannya ke daerah-daerah. Disamping itu, pesawat terbang Indonesia pertama, Seulawah RI.001 ini merupakan cikal bakal armada penerbangan Indonesia yaitu Garuda Indonesia Airways (GIA), yang saat ini sudah besar.

Sungguh besar peran Aceh dalam membentuk Republik Indonesia. Aceh sangat banyak melukiskan sejarah indah untuk bangsa Indonesia. Dan juga, Aceh memang sangat banyak ditinggalkan dan dilupakan oleh pemerintah Indonesia. Sejarah hanya kenangan. Pemberontakan Aceh terjadi karena ketidakadilan dan ketimpangan pemerintah pusat dalam melakukan kebijakannya. Sebelum Aceh Merdeka tahun 1976 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah indonesia, Tgk. Muhammad Daud Beureueh, putra bangsa terbaik dan mantan Panglima Militer, pernah naik gunung untuk menentang ketidakadilan pemerintah pusat. Aceh daerah modal berdirinya republik Indonesia, wajar bila menuntut untuk kesejahteraan rakyatnya karena ketidakadilan. Termasuk pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia yang merasa ditinggalkan oleh pemerintah pusat.

Perang Aceh telah usai. Sebuah kenangan masa lalu tidak terlupakan dan akan ditabalkan di hati masing-masing rakyat Aceh. Buku lama telah ditutup seiring MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 oleh kedua belah pihak (Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu, Hamid Awaluddin dan Gerakan Aceh Merdeka oleh mantan Perdana Menterinya Malik Mahmud). Kini, sembilan tahun sudah rakyat Aceh menikmati kedamaian. Banyak perubahan yang terjadi, pembangunan disegala bidang terus dipacu untuk mengejar ketertinggalan. [disadur dari berbagai sumber]

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan