Keuchik Gampong Cot Baroh Menyambut Positif Pengesahan UU Desa

Keuchik Gampong Cot Baroh Abdul Gani HasanSiap mengolola anggaran Rp 1 milyar  hingga Rp 1.4 milyar  jika dimulai dengan dimintakan RAB terlebih dahulu sebelum pencairan anggaran.” Ketua komunitas Gerakan Gampong Membangun Muhammad Dahlan Gantoe “Menghimbau kepada Pemerintah untuk memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada jajaran Aparatur Gampong di Kabupaten Pidie terkait hal – hal yang menyangkut kewenangan dan kewajiban Gampong dalam menjalankan aturan yang diamanahkan dalam UU Desa”

????????????????????????

Abdul Gani Hasan Keuchik Gampong Cot Baroh

www.gampongcotbaroh.desa.id | Undang – undang Desa (UU Desa) memang telah disahkan oleh DPR pada Desember tahun lalu. Meski harus menunggu beberapa Peraturan Pemerintah untuk mendukung implementasi UU Desa tersebut, namun banyak kalangan mengharapkan perlunya Pemerintah Kabupaten untuk memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada jajaran Aparatur Gampong di Kabupaten Pidie terkait hal – hal yang menyangkut kewenangan dan kewajiban Gampong dalam menjalankan aturan yang diamanahkan dalam UU Desa.

Seperti yang disampaikan oleh ketua Komuitas Gerakan Gampong Membangun Muhammad Dahlan Gantoe kepada media Gampong Cot Baroh www.gampongcotbaroh.desa.id  di Gampong Cot Baroh pada Minggu (03/8) lalu, bahwa dalam UU Desa banyak  aturan yang secara jelas memberikan kewenangan lebih kepada Gampong untuk mengelola pembangunan dan keuangan mereka secara mandiri, diantaranya  Pemerintah Gampong akan menerima pelimpahan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat, yang jumlahnya berkisar antara Rp 1 milyar  juta hingga Rp 1.4 milyar. Ini merupakan berkah bagi Gampong, namun apabila tidak dibekali dengan kemampuan dan Sumber Daya yang baik maka UU Desa justru dikhawatirkan akan menjadi musibah bagi Aparatur Gampong itu sendiri dan ujung-ujungnya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karena itu, mulai saat ini Pemkab harus merumuskan bentuk dan metode Bimbingan Teknis yang sesuai untuk jajaran Pemerintah Gampong di Kabupaten Pidie dalam menjalankan UU tersebut  sebelum Gampong menerima pelimpahan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat. Jika  pengelolaan keuangan bisa dilaksanakan secara akuntabel dan transparan maka akan  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun jika pengelolaanya disalah gunakan bisa menjadi musibah seperti pajak Nanggroe (pengutan liar),” kata  Muhammad Dahlan Gantoe.

Lebih lanjut Muhammad Dahlan Gantoe menghimbau kepada Keuchik Gampong Cot Baroh Abdul Gani Hasan bahwa dalam proses penggunaan anggaran nantiknya harus benar-benar mengacu pada Undang-Undang Desa yang mana aturan yang secara jelas memberikan kewenangan lebih kepada Gampong untuk mengelola pembangunan dan keuangan mereka secara mandiri, diantaranya  Pemerintah Gampong akan menerima pelimpahan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat, yang jumlahnya berkisar antara Rp 1 Miliar hingga Rp 1.4 milyar.

Keuchik menyambung dengan baik dengan disahkannyan Undang-Undang Desa tersebut dengan harapan dapat berdampak positif terhadap pembangunan Gampong/Desa. Ketua Komonitas Gerakan Gampong Membangun juga menghimbau kepada Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran guna peluasan lembaga pemasyarakatan (LP) di berbagai daerah seluruh Indonesia jika dikemudian hari banyak aparatur Desa tersandung dengan penggunaan angggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah tetapkan. [SR]

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan