Implementasi Kebijakan Tentang Pemerintahan Gampong Belum Berjalan Sesuai Harapan

Implementasi kebijakan tentang pemerintahan gampong sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang pemerintahan Aceh dan qanun provinsi walaupun telah dilakukan perubahan dan penyesuaian struktur kelembagaan gampong sesuai dengan keistimewaan di Provinsi Aceh, namun pelaksanaannya di lapangan belum terlihat jelas. Penyelenggaraan pemerintahan gampong di Kabupaten Pidie masih cenderung sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan desa pada umumnya, baik tugas dan fungsi maupun struktur organisasi, walaupun sudah dilakukan penyesuaian penyebutan pada beberapa komponen dalam struktur pemerintahan gampong. Nampaknya bahwa, implementasi kebijakan tentang pemerintah gampong memang tidak mudah terlaksana secara efektif dan efisien, atau dengan kata lain implementasi suatu kebijakan apapun bentuknya selalu mengandung resiko untuk tidak terlaksana sesuai dengan rencana, karena masih terdapat banyak hambatan yang di temui dalam proses implementasi.

Potret di lapangan menggambarkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Gampong di Kabupaten Pidie sebagaimana diatur dalam Qanun (Nomor 5 Tahun 2003) belum banyak mengalami penyesuaian. Dalam pengamatan awal penulis, didapatkan beberapa fenomena dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, dimana hingga kini pemerintah gampong masih cenderung berfungsi menyelenggarakan kegiatan adat-istiadat seperti penyelesaian sengketa tanah, perselisihan antar warga masyarakat ataupun dalam melaksanakan adat perkawinan, ketimbang memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Pelayanan publik yang selama ini diberikan oleh perangkat pemerintah gampong hanya bersifat administratif belaka seperti mengeluarkan surat-surat keterangan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dan membuat laporan-laporan administrasi pemerintahan seperti pengisian buku-buku model administrasi gampong (profil gampong), ataupun membuat laporan-laporan berkala kepada pemerintah di tingkat atas.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berfungsi membantu keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong seperti imam meunasah, tuha peut keujruen blang belum berfungsi dengan baik, walaupun secara struktural tugas dan wewenangnya telah ada dan diakui dalam struktur pemerintahan gampong di wilayah Aceh.

Aktivitas penyelenggaraan pemerintahan gampong oleh keuchik dan perangkat gampong lainnya terkesan kurang fleksibel, kurang berinisiatif dan lebih suka menunggu perintah atau instruksi dari perintah yang lebih atas dalam setiap pekerjaan terutama yang menyangkut dengan pelaksanaan administrasi dan manajemen pemerintahan gampong. Hal lain memperlihatkan pula bahwa keuchik sebagai orang yang dituakan dan dipercayai oleh masyarakat seringkali bekerja sendiri dan kurang melibatkan perangkat gampong sehingga telah berdampak pada rendahnya kemampuan operasional pemerintah gampong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hal lain yang dipandang sangat penting yakni bahwa penyelenggaraan pemerintahan gampong sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas gampong. Umumnya sarana perkantoran sebagai tempat dimana proses administrasi dilaksanakan belum tersedia dan alat tulis kantor tidak tersedia secara memadai bahkan tidak ada dan kalaupun ada tidak banyak berfungsi. Pelaksanaan administrasi gampong seringkali masih dikerjakan di rumah keuchik atau rumah waki keuchik (sekretaris gampong) bahkan sering menggunakan sebagian ruangan dari meunasah.

Ketidakberdayaan pemerintah gampong dalam menerima, memahami dan menyelenggarakan pemerintahan gampong sesuai dengan amanah kebijakan tersebut di atas, mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan tentang pemerintahan gampong belum berjalan sebagaimana mestinya. Fenomena-permasalahan sebagaimana di atas sudah seringkali dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, namun karena kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah selama ini kurang memperhatikan komponen-komponen dalam implementasinya maka permasalahan-permasalahan tersebut akan selalu timbul sebagai kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan